Laporan Wartawan Tribun Jabar, Teuku Muh Guci S

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG – Seniman dan budayawan Jawa Barat mempertanyakan perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap keseniaan dan kebudayaan.

Sampai saat ini Pemprov Jabar dinilai tak memiliki strategi, regulasi, atau anggaran khusus untuk memajukan dan mempertahankan kesenian dan kebudayaan di Jabar.

Imam Soleh, salah satu seniman, mengaku meski dalam sepuluh tahun terakhir wakil gubernur Jabar diisi orang berlatarbelakang seniman terobosannya hampir tidak ada sama sekali.

“Memprihatinkannya, selama sepuluh tahun ketika wakil gubernurnya yang seniman, mulai dari Dede Yusuf dan Deddy Mizwar, juga tidak ada satupun pembangun infrastruktur,” kata Iman Soleh usai melakukan aksi “buligir” di depan Gedung Yayasan Pusat Kebudayaan, Jalan Naripan, Bandung, Minggu (31/7/2016).

Ketidakpedulian Pemprov Jabar terhadap kesenian dan kebudayaan membuat kegiatan berkesenian berkurang. Ia misalnya, tak pernah mendapatkan dukungan dari pemerintah selama membuat karya tulisan untuk festival drama berbahasa Sunda (FDBS) selama 10 tahun terakhir.

“Kita bisa dengan mudah melihat strategi, regulasi, dan anggaran kesehatan, olahraga, dan pendidikan. Tapi untuk kesenian dan kebudayaan tidak ada," kata Imam.

"Tidak ada infrastuktur yang dibangun, tidak ada strategi, program anggaran, dan regulasi, itu semua sangat tertutup,” sambung dia.

Iman mengatakan aksi “buligir” para seniman dan budayawan ini untuk mendorong dan mendesak pemerintah memiliki strategi, regulasi, dan anggaran untuk kesenian dan kebudayaan.

Pihaknya menginginkan unsur pemerintah, swasta, seniman, dan budayawan duduk bersama untuk keberlangsungan kesenian dan kebudayaan di Jabar.

“Demokrasi itu akarnya kebinekaan, kebhinekaan itu akarnya kesadaran terhadap budaya,” kata Iman sambil menambahkan kebudayaan dan kesenian menunjukkan bangsa Indonesia bangsa yang hebat dengan kemajemukannya.