Laporan Wartawan Surya, Nuraini Faiq

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Fenomena pencalonan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dI Pilgub DKI Jakarta nyaris sama dengan Joko Widodo yang saat itu menjabat wali kota Solo.

Saat itu Jokowi diberangkatkan oleh PDI Perjuangan untuk maju dalam Pilgub DKI 2012. Banyak warga Solo yang keberatan saat wali kota kebanggaannya meninggalkan kota tersebut.

Hal sama terjadi ketika banyak orang mendorong Risma mengikuti jejak Jokowi, maju dalam Pilgub DKI Jakarta pada Februari 2017. Belakangan Risma menegaskan masih ingin memimpin Surabaya.

"Sama dengan Jokowi di Solo dulu, sebagian warga keberatan. Bagi yang rela, mereka bangga wali kotanya maju untuk level lebih tinggi," kata pengamat politik Unair, Hariyadi, kepada Surya, Kamis (4/8/2016).

Spanduk keberatan warga yang mulai bertebaran mengindikasikan kekuatan dukungan masyarakat di Surabaya, Jawa Timur, begitu kuat. Sama sewaktu Jokowi ditolak pegi oleh warga Solo, meski pada akhirnya mau menerima karena ada kepentingan jauh lebih besar.

"Artinya memang sebagian masyarakat tetap menginginkan Bu Risma tetap di Surabaya sampai masa akhir jabatannya. Itu bagian dari ekspresi sebagian masyarakat," imbuh Hariyadi.

Ia sudah menduga terpasangnya spanduk pasti berkaitan dengan kabar Risma akan melaju di Pilgub Jakarta. Terlepas ada warga mendukung Risma maju atau sebaliknya, semua harus berada dalam satu bingkai konstitusi nasional.

"UU kita memang memperbolehkan kepala daerah untuk maju dalam kompetisi pilkada saat menjabat. Syaratnya harus ke jenjang lebih tinggi," kata dia.

Hariyadi mencontohkan seorang bupati atau wali kota dapat ikut pilkada gubernur. "Yang tidak boleh Bu Risma maju Pilwali Malang atau kota lain," beber dia.