Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: Jadi Kepala Daerah tak Sekedar Elektabilitas Semata
PDI Perjuangan dimaknai sebagai proses pengambilan keputusan politik untuk membumikan wajah kekuasaan yang merakyat.
Editor: Rachmat Hidayat
TRIBUNNEWS.COM,MANADO-Kekuasaan politik bagi PDI Perjuangan dimaknai sebagai proses pengambilan keputusan politik untuk membumikan wajah kekuasaan yang merakyat.
Yang berpihak pada wong cilik, dan membangun masa depan Indonesia agar berdaulat, berdikari, dan berkepribadian.
"Watak kekuasaan yang pragmatis dan menjadikan kekuasaan sebagai jalan pintas untuk kaya sangatlah bertentangan dengan hakekat kekuasaan partai," ujar Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
"PDI Perjuangan terus memperbaiki diri , menerima kritik sebagai proses koreksi untuk perbaiki diri. Sebab ditangan partailah proses kaderisasi kepemimpinan secara sistemik terus dijalankan," ujarnya lagi usai memberikan pengarahan di rapat kerja daerah (Rakerda) DPD PDIP Sulawesi Utara di Manado, Selasa (9/8/2016) kemarin.
Kelembagaan partai untuk menyiapkan calon pemimpin, termasuk calon kepala daerah, lanjutnya, betul-betul harus dipersiapkan dengan baik.
"Menjadi calon kepala daerah bukan sekedar elektabilitas semata. Elektabilitas akan menciptakan kesombongan individual, jika tidak disertai pemahaman watak kepemimpinan yang merakyat, rendah hati, dan menyatukan," tuturnya.
"Atas dasar itulah kekuasaan ditujukan untuk kepentingan kolektif rakyat, bukan kepentingan kapital yang sering kali campur tangan dalam setiap pilkada," papar Hasto.
Dalam memenuhi tanggung jawab kolektif kerakyatan tersebut maka PDI Perjuangan secara kelembagaan menyiapkan calon pilkada.
Melalui tahapan assesment kepemimpinan oleh ahli psikologi, fit and proper, dan sekolah para calon kepala daerah.
Selain hal tersebut, menurut Hasto, para kepala daerah yang berhasil memiliki tanggung jawab untuk membagi keberhasilannya tersebut dengan para kepala daerah yang lain.
Kerjasama antar kepala daerah itu bersifat wajib sebagai pelaksanaan konsepsi pembangunan nasional semesta berencana (PNSB).
"Kerjasama tersebut difokuskan untuk membuktikan bahwa ekonomi berdikari bisa dimulai dari sektor pertanian, peternakan, keuangan, dan berbagai kerjasama strategis untuk menggerakan ekonomi kerakyatan," jelas Hasto.
