Selanjutnya, pada tahun berikutnya akan bertambah lebih besar lagi dari Rp 70 triliun menjadi Rp103 triliun, dan tahun berikutnya akan naik menjadi Rp 111 triliun.

Begitu juga bantuan alokasi dana deaa dari pemprov dan pemkab juga akan ikut naik, seiring dengan pertumbuhan ekonomi.

"Berapa pun besae nilai dana deaa yang diberikan kepada pemerintah desa, tidak akan cukup kalau desa tersebut tidak mempunyai badan usaha," katanya kepada Surya (Tribunnews Network).

Dia menyebut, sampai kapan pun bila dana desa hanya digunakan untuk perbaikan infrastruktur saja maka uang atau dana deaa itu akan habis.

"Sampai kapan pun desa akan menunggu bantuan pusat, provinsi, atau kabupaten," jelasnya.

Dikatakannya, desa di Pulau Jawa rata-rata memiliki infrastruktur yang sudah cukup. "Desa kan nggak butuh jalan tol, desa nggak butuh mall," terangnya.

Oleh sebab itu, dia berharap agar sebagian dana desa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDes.

Pembanunan desa tidak akan bisa berhasil hanya dengan inisiatif dari pemerintah pusat saja. Dibutuhkan keterlibatan, seluruh stake holder mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, dan pemerintah desa.

Ditemui di tempat yang sama, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ahmad Erani Yustika, mengatakan hingga akhir 2019 nanti, ditargetkan akan ada 15 ribu desa mandiri.

Sedangkan tahun ini pemerintah menargetkan pembangunan 7000 desa mandiri.

"5000 dari desa tertinggal dan berkembang dan 2000 dari desa berkembang dan maju," jelasnya kepada Surya (Tribunnews Network).

Sementara itu, dari 74.754 desa penerima dana desa, hanya 13 ribu desa yang memiliki BUMDes.

Sekertaris Daerah Kabupaten Madiun, Tontro Pahlawanto mengatakan pada periode 2016 sudah terdapat 72 BUMDes di Kabupaten Madiun, namun masih dalam tahap pembentukan kelembagaan.

"Sekarang ini baru tahap pembentukan kelembagaan, yang sudah berjalan 50 BUMDes tapi belum berorientasi profitt. Sebab, belum ada penyertaan modal," jelasnya.

Dikatakannya, rencanaya baru pada 2017 mendatang, masing-masing desa akan menyertakan modal untuk BUMDes.

"Orientasi desa, tahun ini masih ke arah infrastruktur," ucapnya.