Laporan Wartawan Tribun Jabar, Teuku Muh Guci S

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Massa berunjuk rasa di kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Negara Bandung di Jalan Asia-Afrika, Kota Bandung, Kamis (29/9/2016).

Mereka mempertanyakan proses lelang Hotel Grand Royal Panghegar. Para pendemo menganggap proses lelang hotel di Jalan Merdeka ini dinilai melanggar hukum.

"Yang jadi persoalan hari ini objek yang diajukan merupakan objek keliru," kata Kuasa hukum dari pihak Hotel Panghegar, Ucok Rolando P Tamba, kepada wartawan di kantor KPKNL.

Menurut Ucok, terdapat sertifikat hak guna bangunan yang tidak masuk sebagai jaminan masuk dalam pengumuman lelang itu. Sementara jaminan yang seharusnya dimasukkan ternyata hilang.

"Ada 15 SHGB yang dijadikan hak tanggungan, tapi di pengumuman lelang yang dijadikan jaminan itu bukan yang menjadi hak tanggungan. Kami pandang ini ada kesesatan, pelanggaran hukum dalam proses lelang ini," kata Ucok.

Ucok menyebut proses lelang terhadap beberapa tanah dan bangunan Hotel Panghegar merupakan perbuatan melawan hukum. Sebab tanah dan bangunan yang masuk proses lelang itu dalam keadaan sita oleh kantor pajak.

"Karena memang ini objek sedang berperkaran di Pengadilan Negeri Bandung. Objek ini dalam keadaan status quo. Kalau tidak dihormati, jelas ini perbuatan melawan hukum," kata Ucok.

Ucok menambahkan, terdapat persoalan lain dalam proses lelang tersebut. Satu di antaranya limit dasar yang nilainya sebesar Rp 371 miliar. Namuun, kata dia, nilai aset Hotel Panghegar mencapai Rp 930 miliar.

"Belum lagi ratusan karyawan Hotel Panghegar terancam akan dirumahkan jika proses lelang ini dilakukan," kata Ucok.