TRIBUNNEWS.COM, YOGYAKARTA - Kendaraan roda tiga, bajaj bersiap mengaspal di Kota Yogyakarta.

Jika disetujui Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta, dan stakeholder transportasi lainnya, bajaj akan beroperasi sebagai moda transportasi wisata yang mencari penumpang di tiap hotel.

General Manager Sales PT Gamma Sakti Indonesia, Kris Sarumaha mengatakan, bajaj disiapkan untuk menyediakan moda transportasi alternatif bagi sOpir angkutan umum, seperti becak motor hingga bus kota. Sebab bajaj sudah lolos uji tipe di Kemenhub.

"Kalau nanti pengendara becak motor atau bus kota mau alih profesi, kenapa tidak? Bajaj kami siapkan dalam konteks wisata. Keamanan, kenyamanan terjamin karena sudah lolos uji tipe di Kemenhub," ucap Kris, Senin (3/10/2016).

Adapun spesifikasi dari bajaj tersebut, menurutnya yakni memiliki tiga tempat duduk penumpang, dan satu tempat duduk sopir. Bajaj itu memiliki dua pilihan bahan bakar, antara gas dan bensin. Sehingga diyakini Kris, moda transportasi tersebut ramah lingkungan.

"Selain itu, bajaj ini didesain dapat melewati gang-gang kecil. Bagi pengendara angkutan umum yang ingin beralih profesi, kami akan mencari investor supaya tak memberatkan mereka memiliki bajaj," imbuhnya.

Dia mengungkapkan, pihaknya saat ini tengah meminta izin ke Pemkot Yogyakarta dan stakeholder transportasi agar bajaj dapat mengaspal.

Jika mendapat izin, Kris hanya akan meminta pemerintah memfasilitasi bajaj agar dapat mencari penumpang di sekitar hotel.

"Per hotel cukup 3 hingga 5 bajaj. Tidak mengganggu taksi, nanti penumpang hanya memilih ingin naik apa. Bajaj ini nanti berpelat kuning, dan tidak diperkenankan mencari penumpang di jalan umum," katanya.

Menurut Kris, jika Pemkot Yogyakarta dan stakeholder transportasi lainnya tak menyetujui adanya bajaj, pihaknya tak akan mempermasalahkan. Sebab tujuan menyediakan bajaj di Yogyakarta yakni untuk memenuhi kebutuhan transportasi wisata.

"Jakarta, Bekasi sudah bisa menerima. Kami sekarang ini masih memetakan, apakah daerah butuh. Kalau ternyata nantinya tidak perlu, kami tak akan memaksakan. Tapi semisal disetujui, kami sosialisasi dulu ke masyarakat," ujarnya.

Anggota Komisi X DPR RI, Esti Wijayati berpendapat, kendaraan bermuatan kecil seperti bajaj jika memang memiliki izin, sebaiknya tidak beroperasi di jalan utama.

Kendaraan itu sebaiknya dijadikan kendaraan menuju kawasan wisata yang sulit diakses kendaraan besar.

"Lalu pengemudi bajajnya dari warga setempat. Perekonomian warga jadi terangkat, dan lapangan pekerjaan di DIY bertambah banyak," paparnya.

Senada, Pakar Transportasi UGM, Prof Ahmad Munawar mengatakan, bajaj memang sebaiknya dioperasionalkan di luar jalur utama seperti jalan kampung, maupun jalan perumahan. Namun tanpa mengganggu angkutan umum yang selama ini ada.

"Kalau semisal beroperasi di jalan yang memang tidak ada angkutan umum yang lewat tidak masalah. Apalagi di jalur-jalur wisata yang ada seperti Mangunan, dan beberapa tempat sejenis," kata Ahmad.