Pertamina Pangkas Pasokan Premium di Bangka Barat, Dewan Sesalkan Tak Ada Sosialisasi
Biasanya, rata-rata pasokan premiun di SPBU 24.333.128 Muntok, 16.000 liter.
Editor: Wahid Nurdin
Laporan wartawan Bangka, Pos Anthoni
TRIBUNNEWS.COM, BANGKA - Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium terjadi di Kabupaten Bangka Barat.
Sumar, pengelola SPBU 24.333.128 Pal 3 Muntok membenarkan terjadinya kelangkaan BBM jenis Premium.
Diakui perempuan bekerudung itu, kelangkaan premium terjadi sejak 1 Oktober lalu. Menurut Sumar, ada pengurangan quota premium dari Pertamina.
Biasanya, rata-rata pasokan premiun di SPBU 24.333.128 Muntok, 16.000 liter.
Sementara itu, sejak 1 Oktober kemarin pihaknya hanya mendapat suplai premium dari pihak Pertamina hanya 8.000 liter.
"Benar adanya kelangkaan, sebab sejak 1 Oktober kemarin ada pengurangan stok premium yang biasanya 16 ton jadi hanya 8 ton perhari," ungkap sumar ditemui di kantornya, Kamis (6/10/2016)
Adanya pemangkasan dan pengurangan stok BBM jenis premium di kota Muntok, Kabupaten Bangka Barat bukan tanpa alasan.
Kabarnya, pihak pertamina sengaja memangkas pasokan BBM jenis premium dan mengalihkannya ke Bahan Bakar Keekonomian (BBK) seperti partalite dan pertamax.
"Kami belum tahu alasan pengurangan premium, tapi kabarnya mereka (Pertamina-red) mau mengalihkan BBM ke BBK," ungkap Sumar.
Ketua komisi III DPRD Babar Samsir angkat bicara terkait rencana pengalihan Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Keekonomian (BBK) oleh pertamina.
Samsir menyanyangkan tidak adanya sosialisasi terlebih dahulu dari pihak pertamina terkait kebijakan pengalihan penggunaan BBM tersebut.
"Seharusnya Pertamina sosialisasikan dulu kalau memang ada program pengalihan penggunaan BBM ke BBK,dalam hal ini premium ke pertamax atau pertalite, sehingga tidak menimbulkan kelangkaan seperti di Muntok ini," ujar Samsir melalui sambungan telepon, Kamis (6/10/2016).
Menurut Samsir, tak cukup sosialisasi tersebut hanya sebatas selebaran atau spanduk semata. Selain itu, keunggulan dan kelebihan pengalihan BBM ke BBK itu sendiri harus dipersentasikan.
" Sosialisasi pun tidak kalau hanya melalui selebaran, spanduk dan lain sebagainya. Dampak keunggulan dan kelebihan rencana pengalihan ini juga harus dijelaskan dulu kepada masyarakat, supaya ada suatu pemahaman agar bisa diterima oleh masyarakat," tegasnya.(*)
