TRIBUNNEWS.COM, PALANGKARAYA – Menyelesaikan aksi pungli yang sering kali dilakukan oleh jajaran aparatur pemerintahan, menjadi perhatian di daerah.

Setelah sejumlah kepala daerah di pulau Jawa menyuarakan komitmen memberantas pungli, kini giliran Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran, turut mengutarakan pendapatnya.

Ia menilai, persoalan pungli tidak bisa dianggap enteng bahkan setara dengan separuh masalah birokrasi. "Pungli adalah masalah berat. Menyelesaikan pungli, sama saja menyelesaikan setengah persoalan pengelolaan pemerintahan," ujar Sugianto ketika dihubungi wartawan, Minggu (23/10/2016).

Menurutnya, kunci dari pemberantasan pungli di jajaran birokrasi adalah penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Keduanya harus dijalankan secara terus menerus dengan komitmen kuat tanpa kompromi. "Penegakan hukum berdampak langsung terhadap pungli, berdampak langsung pada kehidupan rakyat," tuturnya.

"Selain membangun infrastruktur yang baik, tugas pemerintah adalah memastikan penegakan hukum. Kalau dua-duanya baik, rakyat tidak harus keluar banyak biaya, seperti pungli ini," tambahnya.

Sugianto yang baru diangkat sebagai Gubernur Kalteng pada 25 Mei 2016 lalu, mengaku sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi masih menjadi persoalan di Kalteng.

Oleh Karena itu, ia menjadikan kedua sektor tersebut sebagai prioritas dalam satu tahun pertama pemerintahannya.

"Kalteng itu banyak perusahaan dan investasi macam-macam. Kalau mereka kena pungli, biaya besar,
bisa-bisa keluar semua (dari Kalteng)," ungkapnya.

"Pemasukan negara hilang, rakyat tidak bisa nikmati pembangunan. Makanya, saya sangat mendukung Presiden Jokowi. Satu tahun pertama, kami akan serius benahi ini," ia memastikan.