Laporan Wartawan Surya, Haorrahman

SURYA.CO.ID, BANYUWANGI - Inovasi pengelolaan keuangan daerah melalui teknologi informasi yang diterapkan Pemkab Banyuwangi terpilih sebagai teladan yang dapat direplikasi oleh seluruh pemerintah kabupaten atau kota di Indonesia.

Kesediaan Pemkab Banyuwangi menyerahkan sistem inovasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Menterian PAN dan RB Asman Abnur dan Bupati Abdullah Azwar Anas di Forum Nasional Replikasi Inovasi Pelayanan Publik 2016 di Bandung, Rabu (26/10/2016).

"Kami bersyukur inovasi Banyuwangi dipilih untuk direplikasi. Ini penghargaan pemerintah pusat bagi daerah," ungkap Azwar saat dihubungi.

"Hal ini membuat daerah semakin terpacu untuk maju. Ini menunjukkan perhatian dan penghargaan pemerintah pusat atas kerja yang dilakukan oleh daerah,” Anas menambahkan.

Banyuwangi juga diminta melakukan transfer pengetahuan inovasi pelayanan publik, khususnya di bidang pengelolaan anggaran daerah.

Diharapkan kabupaten atau kota di seluruh Indonesia bisa menyerap informasi tersebut sehingga nantinya bisa diterapkan di daerah masing-masing.

“Inilah wujud nyata keindonesiaan, karena kamI tak lagi bicara kabupaten saya atau kota Anda, tapi berembuk bagaimana mengaplikasikan yang baik di satu daerah ke daerah lain demi pelayanan kepada masyarakat," kata Anas.

Terkait inovasi pengelolaan anggaran, Banyuwangi telah mengintegrasikan mulai perencanaan, tata kelola, hingga evaluasi memanfaatkan teknologi informasi yang bisa diakses secara luas.

Banyuwangi juga telah menerapkan sistem akrual selama tiga tahun terakhir. Banyuwangi menjadi kabupaten pertama di Jawa Timur dan tiga se-Indonesia yang telah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual sejak 2014.

Selain itu, imbuh Anas, Banyuwangi menerapkan e-audit terintegrasi di mana auditor tidak memerlukan surat izin untuk masuk ke seluruh dinas hingga desa-desa.

E-audit juga bisa langsung mengecek tindaklanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  "Semua langsung jalan lewat online secara real time, termasuk mengaudit hingga ke desa-desa," kata dia.

Banyuwangi juga menerapkan e-village budgeting dan e-village monitoring, sistem penganggaran desa yang terintegrasi dalam jaringan untuk meningkatkan akuntabilitas anggaran desa. Sistem ini memangkas mata rantai penyusunan dan pengawasan anggaran secara manual di level desa.

“Banyuwangi adalah daerah terluas di Pulau Jawa dengan 24 kecamatan dan 189 desa. Melalui sistem ini, kontrol atas pemanfaatan dana desa bisa dilakukan setiap saat tanpa harus datang ke setiap desa," ia menambahkan.

Lewat teknolog ini warga bisa tahu perkembangan pekerjaan hingga ke pelosok desa, lengkap dengan foto dan titik lokasinya melalui Google Map.

"Sehingga tidak bisa ada proyek ganda atau fiktif. Sistem ini sekaligus untuk memberi perlindungan bagi perangkat desa agar selalu sesuai aturan,” tutur Anas.