TRIBUNNEWS.COM, SINGARAJA - Sejumlah mahasiswa tampak membubuhkan tandatangan dengan spidol di kain putih yang terbentang di satu sudut Monumen Buwana Kertha di Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Buleleng, Minggu (27/11/2016).

Tanda tangan ini merupakan satu bentuk dukungan sikap anti kekerasan perempuan dan anak.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Bali, Ni Luh Putu Nilawati mengatakan, kekerasan anak dan perempuan di Bali semakin meningkat setiap tahunnya.

Bahkan antara tahun 2016 dengan tahun 2015 jumlah kasus yang didampingi LBH APIK meningkat drastis.

Hingga November 2016, pihaknya sudah menangani lebih dari 100 kasus di kepolisian sampai pengadilan.

Jauh meningkat dari tahun 2015 lalu yang hanya 87 kasus.

Jumlah tersebut adalah kasus yang dilaporkan, banyak pula kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang tidak dilaporkan atau hanya sampai pada proses mediasi.

Banyaknya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan karena masyarakat masih belum banyak yang memahami kategori kekerasan itu sendiri.

Selain itu, sistem kekerabatan patriarki di masyarakat yang memungkinkan laki-laki lebih mendominasi daripada perempuan.

“Kalau dari kekerasan domestik perempuan, di Bali itu unik, tidak semua masyarakat mengenali bahwa kejadian yang menimpa dirinya, saudaranya, ibunya itu termasuk kekerasan. Menganggap itu biasa saja,” katanya.

Padahal kekerasan yang sering dijumpai masyarakat itu termasuk perbuatan yang melanggar undang-undang dan pelakunya bisa dipidanakan.

Karena itu para aktivis dan semua elemen masyarakat perlu saling bersosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mendeteksi tindak kekerasan.

“Kita perlu sosialisasi, sehingga mereka menyadari bahwa itu adalah kekerasan, suatu kejahatan yang dapat melanggar undang-undang, setelah kita mengenali semua, paham dengan lingkungan kita barulah nanti kita tangani bersama dengan lembaga dan institusi terkait yang telah bermitra dengan kita,” tuturnya.

Buleleng menjadi satu dari tiga kabupaten di Bali dengan tingkat kekerasan terhadap anak dan perempuan yang berkategori tinggi.

Kekerasan biasa disebabkan oleh faktor pendidikan dan kesenjangan perekonomian.

Bali sebagai daerah pariwisata justru menciptakan kesenjangan di masyarakatnya, yang menjadi satu penyebab kekerasan.

“Satu-satunya pariwisata di Bali, ekonomi, adanya kesenjangan drastis antara perekonomian, misalnya Bali tengah, Gianyar, Badung, Denpasar itu lain. Pendidikan perempuan itu sendiri juga menyebabkan, daerah-daerah yang rentan kekerasan antara lain Buleleng, Bangli dan Karangasem. Pendidikan perempuan dan anak-anak di bawah standar,” tuturnya.

Kasus kekerasan terhadap perempuan di Buleleng dominan disebabkan oleh poligami.

LBH APIK menganggap poligami sebagai satu bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Poligami cenderung lebih mengekang, tidak berkeadilan dan mengurangi hak-hak perempuan, karena laki-laki lebih mendominasi.

Namun ini tidak disadari para perempuan yang dipoligami.

“Buleleng ini poligami yang sering ditemukan, jadi laki-laki menikah dengan banyak istri, bahkan bisa menikah lima, tiga istri, perempuan tidak menyadari bahwa itu suatu kekerasan, bahwa sebenarnya bisa dibicarakan dan diproses, tapi mereka lebih memilih menerima,” ujarnya.(*)