Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Nur Huda

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Setelah menyampaikan orasinya, sejumlah perwakilan nelayan Kabupaten Rembang dan Jateng diterima Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. 

Ganjar menerima mereka di ruang rapat Gedung A Kantor Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Selasa (3/1/2017).

Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Jateng Edy Joko Pramono, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jateng Lalu M Syafriadi turut mendampingi Ganjar.

Secara umum para nelayan menolak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang alat tangkap pukat harimau atau cantrang dilarang maksimal sampai 31 Desember 2016.

Berbagai upaya sudah mereka tempuh agar Permen yang merugikan para nelayan itu dicabut. Sejauh ini mereka sudah beraudiensi ke Komisi IV DPR RI, Ombudsman RI, menggelar istigasah, hingga menemui Presiden Joko Widodo.

"Sampai hari ini belum ada solusi. Padahal di Tegal nelayan pengguna cantrang mayoritas mencapai 80 persen lebih," protes Perwakilan Paguyuban Nelayan Kota Tegal, Susanto, mewakili nelayan lain.

Rasmijan, nelayan asal Pati, mengungkapkan selama Permen KP tak dicabut bakal terjadi pengangguran besar-besaran di pantai utara Jateng. Andalan nelayan mencari ikan hanya dengan cantrang.

"Kami yakin pengangguran, kemiskinan, sudah jelas di depan mata. Meningkatnya kejahatan juga sangat kami khawatirkan karena enggak ada kerjan," Rasmijan beralasan.

Para nelayan selama ini mengeluhkan biaya pengganti cantrang tembus miliaran rupiah, selain harus merenovasi kapal. Sementara mereka masih terbelit utang di bank mencapai miliaran rupiah.

Ganjar sudah mendengar informasi wacana penundaan pelarangan cantrang sampai enam bulan ke depan, namun belum oleh Menteri Susi.

Ia berkomitmen kepada nelayan dan sudah sejak awal menyampaikan ke Menteri Susi mengenai aspirasi nelayan di Jateng. Menurut dia KKP harus cepat menentukan sikap menyoal larangan cantrang.

"Saya sudah berdebat keras dengan Bu Susi, bahkan sampai sebelum Permen itu muncul. Kita juga pernah ada uji alat cantrang kerja sama dengan Universitas Diponegoro," aku Ganjar.

Besok, rencananya Ganjar akan mempertemukan nelayan dengan KKP. Disarankan perwakilan nelayan di Jateng ikut dalam pertemuan tersebut sehingga memahami secara jelas kebijakan terbaru pemerintah.

Menyoal keberatan alat tangkap pengganti karena harganya mahalnya, Ganjar akan mengusulkan ke pemerintah agar mengeluarkan kebijakan khusus bagi nelayan.

"Syukur-syukur pemerintah mau memberi skema kredit khusus, misalnya KUR dengan bunga rendah khusus yang mengganti cantrang," kata Ganjar.