Laporan Wartawan Tribun Jateng, Mamdukh Adi Priyanto

TRIBUNJATENG.COM, BREBES - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi membuka kantor perwakilan di daerah.

"Ini untuk mengefektifkan pemberantasan korupsi," kata Ganjar usai memberi pemaparan kepada aparatur sipil negara di Pendopo Kabupaten Brebes, Kamis (5/1/2017).

Menurut dia pelaku korupsi tidak memandang siapa, di mana, umur, jabatan dan jenis kelamin. Kendati sudah ada KPK, pelaku korupsi di Indonesia tak kunjung jera.

Baca: Bupati Klaten Tertangkap KPK, Pelantikan Ratusan Pejabat Tertunda

Baca: Pengawal Pribadi Sri Hartini Ungkap Banyak Loket untuk Beli Jabatan di Klaten

Baca: Bupati Klaten Tertangkap KPK, Gubernur Jateng Bakal Panggil Seluruh Bupati dan Wali Kota

Korupsi di Indonesia sudah amat memprihatinkan karena pelakunya di antaranya kepala daerah, pegawai swasta, politikus, penegak hukum, pejabat negara, sampai tenaga pendidik hingga perguruan tinggi.

"Korupsi sudah akut. Tidak hanya jual beli jabatan, namun masih banyak peluang korupsi baik dengan cara konvensional. Misalnya, pengurusan izin, ketok (potong) proyek dan masih banyak lagi," jelas dia.

Dengan membuka perwakilan di daerah, selain menangkap koruptor, KPK dapat memberi penyuluhan hukum kepada pejabat birokrasi, perusahaan swasta, masyarakat hingga perguruan tinggi dan sekolah.

Ganjar menambahkan, penangkapan pejabat di dua daerah, Kabupaten Kebumen dan Klaten oleh KPK sangat memukul telak pihaknya sebagai orang nomor satu di Jateng itu.

"Untuk mencegah hal serupa, pemimpin daerah seharusnya berkomitmen untuk terbuka terhadap publik," imbuh mantan anggota Komisi II DPR ini.