TRIBUNNEWS.COM, KATINGAN - DPRD Katingan akan membentuk pansus terkait tuntutan masyarakat agar Bupati Katingan Ahmad Yantengli, mundur dari jabatannya. Meski begitu, hingga kini rapat pembentukan pansus belum dimulai.

Tekanan mundur kepada Bupati Katingan terus disuarakan masyarakat. Itu terkait skandal perzinaan yang dilakukan sang bupati dengan istri anggota Polri.

Seperti diketahui warga, hingga saat ini Bupati Katingan tetap melaksanakan rutinitas sebagai kepala daerah. Yang bersangkutan menolak mundur dari jabatannya.

DPRD Katingan akan membentuk pansus yang akan menangani tuntutan dari masyarakat. Pansus akan bekerja dalam waktu 15 hari. Hasilnya akan diserahkan ke DPRD Katingan.(*)