Dalam konsolidasi organisasi Asisten Gubenur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Jawa Timur RB Fattah Jasin meminta seluruh pengusaha Jatim di bawah kepemimpinan La Nyalla untuk merapatkan barisan demi peningkatan ekonomi daerah.

Hal ini perlu dilakukan karena dari 17 sektor ekonomi, industri dan perdagangan adalah dua penyumbang terbesar ekonomi Jatim.

"Jangan habiskan energi untuk mengurusi hal-hal yang tidak penting, tetapi bagaimana berkonsentrasi mewujudkan visi dan misi gubernur untuk meningkatkan ekonomi Jatim," kata Fattah Jasin.

"Pesan gubernur rapatkan barisan dan jangan alergi uang APBD, karena Kadin berhak mendapatkan sebagian dari alokasi dana pemerintah. Yang harus dilakukan hanya memperbaiki tata kelolah. APBD sangat bisa digunakan untuk melaksanakan program Kadin Jatim," sambung dia.

Fattah mengatakan dana pemerintah adalah dana yang diperoleh dari pajak atau retribusi masyarakat. Sehingga penggunaannya diatur oleh undang-undang.

Dalam undang-undang tersebut, Kadin kabupaten kota serta provinsi adalah salah satu lembaga yang berhak menerima.

Sementara alokasi dana, tentunya akan disesuaikan dengan visi dan misi gubernur, seperti tentang peningkatan kinerja UMKM.

"Dana dari APDB ini kan sangat kecil, hanya sekitar 8 persen dari total uang yang berputar. Maka salah satu fungsinya adalah untuk menfasilitasi aktivitas perdagangan dan industri. Apalagi selama ini program Kadin untuk peningkatan kinerja ekonomi Jatim sangat bagus," jelas dia.

Hal itu terbukti pada tiga empat tahun yang lalu, pertumbuhan ekonomi Jatim selalu naik dan pengangguran turun. Hanya saja, saat BPK masuk, ada persoalan di laporannya. Ini hanya soal administrasi, tata kelolah harus diperbaiki.

Sinergi ini harus tetap dilaksanakan agar target pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa tercapai dilevel 5,8 persen hingga 6 persen. Perdagangan antar pulau harus terus digenjot karena ekonomi China dan negara-negara lain masih banyak yang merah.

Khusus untuk perdagangan antar pulau, ia menargetkan tahun ini bisa tumbuh 8 persen hingga 10 persen dari realisasi tahun lalu yang mencapai Rp 290 triliun. Kontribusi terbesar masih dari beberapa daerah di wilayah Indonesia Timur seperti NTT, Maluku dan Ternate.

Terkait adanya lembaga lain yang mengatasnamakan Kadin Jatim, ia mengatakan bahwa sejauh ini pemprov akan mengikuti arahan dari Kadin pusat. Karena sebagai lembaga resmi, Kadin memiliki AD/ART sendiri dalam pergantian kepemimpinan.

"Intinya, gubernur siap bersama Kadin dan fasilitasi Kadin. Dan kami yakin bahwa Kadin yang sah adalah Kadin yang dibawah kepemimpinan pak Nyalla, sesuai keputusan Musprov Kadin Jatim dan juga sesuai dengan ketentuan Kadin Indonesia," tandas Yasin.