Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Dana Jamrek Menguap, Kejati Panggil Mantan Kadistamben Lingga

Ada sebanyak 24 perusahaan yang mengantongi IUP Operasi Produksi dari 57 perusahaan yang mengajukan permohonan IUP

Dana Jamrek Menguap, Kejati Panggil Mantan Kadistamben Lingga
(Bangka Pos/Rusmiadi)
Ilustrasi 

TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau (Kepri) memanggil mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Kadistamben) Kabupaten Lingga, Dewi Kartika dan mantan Kepala Bidang Mineral dan Pertambangan Umum Distamben Kabupaten Lingga, Eddy Qurniawan.

Dalam surat panggilan Nomor : R-03/N.10.3/Dek.2/02/2017 dan R-04/N.10.3/Dek.2/02/2017, tanggal 1 Februari 2017 yang ditandatangani Asisten Intelijen Kejati Kepri, Martono itu, keduanya dipanggil untuk bertemu dengan Kasi I Bidang Intelijen, Muhammad Ahsan Thamrin terkait dana Jaminan Reklamasi (Jamrek) dan Jaminan Pasca Tambang di Kabupaten Lingga.

“Ya, keduanya kita panggil untuk dimintai keterangannya pada hari Selasa dan Rabu, tanggal 7 dan 8 Februari 2017 di kantor Kejati Kepri. Pemanggilan ini terkait dana Jamrek dan jaminan pasca tambang di Kabupaten Lingga,” ungkap Kasi I Intelijen Kejati Kepri, Muhammad Ahsan Thamrin di Tanjungpinang, Kamis (2/2/2017).

Menurut Ahsan, berdasarkan laporan dan informasi masyarakat yang masuk ke Kejati Kepri ada dugaan dana Jamrek dan jaminan pasca tambang di Lingga tidak dikelola sebagaimana mestinya. Bahkan, ada pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang melakukan kegiatan pertambangan pasir, bijih besi dan bauksit di Lingga, tanpa menyetorkan Jamrek dan jaminan pasca tambang.

Padahal, kewajiban menyetorkan Jamrek dan jaminan pasca tambang ini, diatur dalam pasal 100, ayat (1) Undang – Undang Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara, bahwa pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang.

“Pada pasal 2, ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 78 Tahun 2010, tentang Reklamasi dan Pasca Tambang disebutkan pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pasca tambang,” tegasnya.

Ketika ditanya kapan kegiatan pasca tambang itu boleh dilakukan, Ahsan menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor : 7 Tahun 2014, pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan kegiatan pasca tambang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah kegiatan pertambangan, pengolahan, dan/atau pemurnian berakhir sesuai dengan rencana pasca tambang yang telah disetujui.

Berdasarkan data hasil koordinasi dan supervisi Direktorat Jenderal (Ditjen) Mineral dan Batubara (Minerba) atas pengelolaan pertambangan Minerba di Kepri, khususnya Kabupaten Lingga, terungkap ada sebanyak 24 perusahaan yang mengantongi IUP Operasi Produksi dari 57 perusahaan yang mengajukan permohonan IUP melalui Distamben Lingga.

Ke-24 perusahaan yang mengantongi IUP Operasi Produksi di Lingga itu, memiliki kewajiban menyetorkan dana jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang sebesar Rp206 miliar. Namun, hingga tanggal 10 Desember 2014, tercatat hanya 13 pemilik IUP Operasi Produksi dari 8 perusahaan yang menyetorkan dana Jamrek dan jaminan pasca tambang sebesar Rp19,9 miliar.

Kedelapan perusahaan tersebut, yakni PT. Bintan Bumi Persada dilaporkan telah menyetorkan dana Jamrek dan jaminan pasca tambang sebesar Rp646.000.000, PT. Hermina Jaya Rp4.100.000.000, PT. Impian Cipta Bintan Sukses Rp1.584.315.000, PT. Karya Putra Lingga Rp1.750.000.000, PT. Lingga Global Mekar Rp2.499.994.000, PT. Sanmas Mekar Abadi Rp3.400.000.000, PT. Sumber Prima Lestari Rp1.000.000.000 dan PT. Telaga Bintan Jaya Rp5.000.000.000.

"Semua informasi ini akan kita cocokkan kembali dengan data terbaru dari pejabat yang pernah menangani pertambangan di Lingga. Ada apa mereka tidak menyetorkan Jamrek dan jaminan pasca tambang? Karena dalam Pasal 31 PP No. 78 Tahun 2010 ditegaskan, penempatan Jamrek dilakukan dalam waktu 30 hari kelender sejak RKAB disetujui Bupati," beber Ahsan.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Bupati Lingga, Alias Wello mengaku tidak tahu menahu soal besaran dana jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang di Lingga. Bahkan, ia juga tidak mengetahui dimana dana yang seharusnya digunakan untuk merehabilitasi lahan yang terkena dampak akibat kegiatan pertambangan itu disimpan.

“Itu kan kejadiannya sebelum saya jadi Bupati Lingga. Sampai saat ini, kita tidak tahu berapa jumlah pastinya dan disimpan dimana dana jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang itu. Bahkan, dokumennya saja kita tidak punya. Karena semuanya sudah diserahkan ke Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepri,” ujar Alias di Daik Lingga, Jumat (27/1/2017).

Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas