Mahasiswa Kaltim di Jakarta Dukung Kabupaten PPU Kelola Sumur Chevron
Pengurus KPMKT Jakarta, Ahmad Solihin menjelaskan, langkah dari pemerintah PPU tersebut haruslah didukung
Editor: Eko Sutriyanto
Laporan wartawan tribunkaltim.co, Christoper D
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keluarga Pelajar Mahasiswa Kalimantan Timur (KPMKT) cabang Jakarta mengapresiasi dan mendukung langkah Bupati Penajam Paser Utara, Yusran Aspar, yang cukup serius untuk turut serta berpartisipasi mengambil alih pengelolaan sumur minyak yang dikelola perusahaan Chevron.
Sebagaimana diketahui, kontrak Chevron dalam pengelolaan sumur minyak dibeberapa daerah Kalimantan Timur akan segera berakhir.
Pemerintah Penajam Paser Utara sebagai salah satu daeerah yang terkait dengan hal diatas beberapa waktu lalu mengungkapkan ketertarikan yang cukup serius untuk turut serta berpartisipasi mengambil alih pengelolaan sumur minyak yang dikelola perusahaan berbendera USA tersebut.
Pengurus KPMKT Jakarta, Ahmad Solihin menjelaskan, langkah dari pemerintah PPU tersebut haruslah didukung, karena hal tersebut merupakan peluang agar pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya alam tersebut.
“Langkah bupati harus kita dukung, ini peluang yang bagus untuk Pemerintah Daerah untuk turut serta telibat langsung dalam mengelola sumber daya alam yang bernilai ekonomis cukup tinggi tersebut," ungkapnya, Sabtu (4/2/2017).
“Meski harga minyak dipasaran dunia mengalami fluktuasi cukup tajam, namun kebutuhan akan bahan bakar tersebut masih sangat dibutuhkan”, tambah mahasiswa pasca sarjana asal Benuo Taka (sebutan PPU) tersebut.
Ketua KPMKT Jakarta, Sulthan mengatakan, pihaknya menunggu sinergi anatara Pemda PPU dengan Pemprov Kaltim, guna dapat mengelola sumur minyak tersebut, terlebih hal tersebut telah diataur dalam PERMEN No. 37 2016 yang mengatur Participating Interest 10% pada wilayah Minyak dan Gas Bumi (MIGAS).
“Kami dari KPMKT Jakarta tentunya satu suara, terlebih gunernur Kaltim Awang Faroek, juga tercatat sebagai ketua umum Asosiasi Daerah Penghasil Minyak dan Gas Bumi (ADPM). Kita tunggu sinergi antar pemerintah kabupaten dan provinsi dalam suksesi hal ini kedepan," ungkapnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.