Pembangunan Habiskan Puluhan Miliar, Gedung DPRD Bulungan Belum Difungsikan
Gedung belum bisa difungsikan karena belum ada anggaran untuk meubelair dan penataan halaman (landscape).
Editor: Eko Sutriyanto
Laporan Wartawan Tribunkaltim.co, Doan Pardede
TRIBUNNEWS.COM, TANJUNG SELOR - Gedung baru DPRD Kabupaten Bulungan yang berada di kilometer 9 Desa Bumi Rahayu, Kecamatan Tanjung Selor, tak kunjung difungsikan.
Untuk diketahui, proyek yang dibiayai dengan skema kontrak tahun jamak (Multiyears Contract) sejak 2013 - 2015 di atas lahan seluas 4 hektare ini, setidaknya sudah menelan anggaran lebih dari Rp 60 miliar.
Informasi yang dihimpun Tribunkaltim.co, gedung ini disebut-sebut sudah rampung.
Hanya saja masih belum bisa fungsikan karena belum ada anggaran untuk meubelair dan penataan halaman (landscape).
Pantauan Tribunkaltim.co di lokasi proyek, Minggu (19/2/2017) siang, dari kejauhan, bangunan yang berada tepat di tepi jalan raya tersebut tampak berdiri kokoh dan megah.
Hanya saja bila dicermati dari dekat, gedung sudah tampak mulai kusam dan tak terawat.
Rumput liar tumbuh memenuhi kompleks bangunan.
Adanya pagar seng di sekeliling lokasi juga menambah kusam pemandangan gedung yang didominasi cat warna putih dan kuning tersebut.
Ketua DPRD Kabupaten Bulungan, Syarwani pekan lalu mengatakan, dengan kondisi minimnya APBD Kabupaten Bulungan tahun 2017 ini, dipastikan tidak ada anggaran untuk melanjutkan proyek tersebut.
"Kalau yang berkaitan dengan aspek meubelair dan landscape, dipastikan tidak ada," katanya.
Dan bukan hanya ini, ada beberapa gedung pemerintah yang masih perlu dilanjutkan pembangunannya, juga tak mendapat alokasi anggaran.
"Bukan hanya DPRD, termasuk beberapa gedung pemerintah," imbuhnya.
Terkait kapan akan proyek akan kembali dilanjutnya, dia juga mengaku belum bisa memastikan.
Namun di lain sisi, kata dia, belum adanya alokasi anggaran bukan semata karena penuntasan proyek tersebut dianggap tidak penting.
"Kita, pemerintah, butuh gedung itu," ujarnya.
Tapi tentunya, dengan keterbatasan anggaran dan adanya skala-skala prioritas, pihaknya masih harus mengutamakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat seperti infrastruktur.
"Masih ada mungkin beberapa desa, kecamatan yang perlu mendapat support dan perhatian lebih melalui peningkatan infrastruktur," katanya.