Temui Pengurus NU Jabar, Kapolda Tak Bahas Soal Aksi 212
Kapolda Jabar Irjen Anton Charliyan membantah pertemuan dengan PWNU Jabar terkait aksi 212 yang digelar di Jakarta, Selasa (21/2/2017).
Penulis: Teuku Muhammad Guci Syaifudin
Editor: Y Gustaman
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Teuku Muh Guci S
TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG – Kapolda Jabar Irjen Anton Charliyan membantah pertemuan dengan PWNU Jabar terkait aksi 212 yang digelar di Jakarta, Selasa (21/2/2017).
Ia menjelaskan kedatangannya ke PWNU Jabar hanya untuk silaturahmi setelah dirinya menjabat sebagai Kapolda Jabar.
“Dari dulu saya ingin ke sini, cuma ketua sibuk jadi baru sekarang. Soal 212 itu baru-baru ini saja, ini sudah diagendakan seminggu yang lalu. Tidak ada kaitannya,” kata Anton usai bersilaturahmi dengan unsur pimpinan PWNU Jabar di kantor mereka di Jalan Terusan Galunggung, Senin (20/2/2017).
Soal aksi 212, Anton berkeyakinan masyarakat Jabar tak akan datang ke Jakarta. Aksi tersebut diproyeksikan untuk mengawal persidangan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
“Yang berangkat itu hanya segelintir orang,” kata Anton.
Ia telah meminta anggotanya mendekati secara persuasif kepada masyarakat Jabar untuk tidak terbujuk ajakan yang tidak jelas.
“Kami terus mengimbau agar tidak ke Jakarta karena itu bukan lagi masalah agama tapi sudah kental nuansa politik,” kata Anton.
Ketua PWNU Jabar, Hasan Nuri Hidayatulah, juga membantah pertemuannya dengan Kapolda Jabar berkaitan dengan aksi 212. Ia menyebut, pertemuannya merupakan upaya sinergitas perwakilan pemerintah dengan NU.
“Kami menyepakati beberapa hal tapi tidak ada kaitannya dengan 212, seperti bela negara di pesantren. itu saja. Aksi 212 tidak ada kaitannya dengan kami,” kata Hasan.
Kerja sama bela negara itu untuk menanamkan rasa nasionalisme santri NU. Sebab, kata dia, cinta tanah air itu sudah menjadi fatwa NU sehingga harus dijalankan para santrinya.
“Diajari nasionalisme sudah lama dilakukan cuman harus diajarkan lebih baik lagi,” ujar Hasan.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.