Sosok Gubernur Kaltim ke Depan Harus yang Tegak Lurus dengan Presiden

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam rapat terbatas (Ratas) kabinet, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) diminta meningkatkan sektor alternatif, selain komoditas mineral dan batu bara (Minerba), sebagai penggerak roda ekonomi baru di Provinsi tersebut.

Menyusul harga minerba di tingkat global menurun sehingga berdampak pada perekonomian Kaltim.

Hal itu ditegaskan Presiden Jokowi saat memimpin Ratas Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Kaltim di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (9/3/2017) lalu.

“Saya ingin kita memanfaatkan kondisi ini sebagai momentum untuk melakukan langkah-langkah pengembangan sektor-sektor unggulan alternatif di luar sektor pertambangan. Mulai dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan maupun sektor industri pengolahan,” ujar Presiden.

Presiden juga menyinggung masalah infrastruktur di Kaltim yang diyakini dapat menumbuhkan perekonomian lebih cepat lagi.

“Infrastruktur pendukung harus dibenahi. Baik infrastruktur transportasi, seperti Jalon Tol Balikpapan-Samarinda, Jalan Trans Kalimantan, pembangunan jalur kereta api, pembangunan bandara dan penyiapan pelabuhan serta galangan kapal,” terang Presiden.

Lebih lanjut, Presiden juga menekankan pentingnya infrastruktur penunjang untuk pengembangan kawasan-kawasan industri pengolahan seperti Kawasan Ekonomi Khusus Maloy yang nantinya akan difokuskan untuk industri pengolahan kelapa sawit.

Melihat arahan Presiden Jokowi untuk membangun Provinsi Kalimantan Timur tersebut, dari yang selama ini lebih banyak bergantung pada Minerba, diubah ke sektor pertanian, perkebunan, perikanan maupun sektor industri pengolahan, menurut Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI) Dr. Siek Tirto Soeseno kebijakan tersebut sudah tepat.

“Keputusan yang diambil Bapak Presiden Jokowi untuk juga menggalakkan sektor lain seperti pertanian, perkebunan dan perikanan, harus segera dijalankan demi terwujudnya pemerataan pembangunan dan perekonomian di Kalimantan Timur,” ujar Tirto.

Menariknya, menurut Tirto, saat ini Provinsi Kalimantan Timur sedang menghadapi perhelatan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018. Sehingga, masyarakat Kaltim harus jeli dalam memilih calon gubernur Kaltim berikutnya.

“Gubernur Kaltim saat ini, Awang Faroek Ishak, sudah tidak bisa mencalonkan kembali. Maka kaltim sudah pasti akan dipimpin oleh gubernur baru. Nah, gubernur Kaltim ke depan harus tegak lurus dengan Bapak Presiden Jokowi sehingga mampu menjalankan seperti yang diamanatkan Presiden demi terciptanya pemerataan pembangunan dan ekonomi di Kaltim,” papar Tirto.

Seperti diketahui, sejumlah nama sudah meramaikan bursa Pilgub Kaltim. Di antaranya, Rita Widyasari, Syaharie Jaang, Mukmin Faisyal, Farid Wadjdy, Rizal Effendi, Yusran Aspar, Hadi Mulyadi dan Isran Noor. Sejumlah nama besar tersebut memang dikenal sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Kalimantan Timur.

“Namun, masyarakat Kaltim jangan hanya melihat nama besar, tapi juga harus melihat kapasitas, integritas, kapabilitas dan memiliki leadership yang matang, terhadap sosok yang kelak akan dipilihnya. Karena, sosok tersebut akan memimpin Kaltim selama lima tahun ke depan. Dan ini saatnya Kaltim berbenah sesegera mungkin, seperti yang diharapkan Presiden Jokowi,” ulas Tirto.