Laporan Wartawan Tribun Lampung, Wakos Gautama

TRIBUNNEWS.COM, LAMPUNG - Hakim ketua Minanoer Rachman merasa heran dengan keterangan Ketua Fraksi PAN DPRD Tanggamus Tedi Kurniawan saat sidang gratifikasi dengan terdakwa Bupati nonaktif Tanggamus, Bambang Kurniawan.

Alasannya, Tedi banyak menjawab tak tahu proses pembahasan RAPBD 2016. Satu di antaranya sebagai anggota badan anggaran, Tedi tak tahu efisiensi Rp 1,6 miliar saat proses pembahasan RAPBD.

"Kamu semua tidak tahu, efisiensi tidak tahu, paripurna tidak tahu, pembahasan tidak tahu. Tidak berkualitas ketua fraksi dari PAN seperti ini,” kata Minanoer di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjungkarang, Kamis (6/4/2017).

Baca: Usai Ketok Palu APBD, DPRD Tanggamus Dapat Jatah Proyek 2 Persen

Baca: Berikut Anggota Dewan Penerima Uang Pelicin Terkait RAPBD Tanggamus 2016

Baca: 17 Anggota DPRD Diperiksa Penyidik KPK Terkait Suap Bupati Tanggamus

Baca: Bupati Terdakwa Korupsi: Pahlawan Adalah Sahabat Saya

Baca: Anggaran Cair, Bupati Ongkosi Kunjungan Kerja Anggota DPRD Tanggamus

Baca: Pahlawan Usman Tak Bagikan Uang dari Bupati ke Anggota Fraksi

Baca: Alasan Bupati Janjikan Uang Kepada Anggota DPRD Tanggamus

Minanoer meminta Tedi jujur memberikan keterangan. Tidak hanya hakim, kuasa hukum Bambang meminta Tedi jujur.

Kekesalan terhadap Tedi berawal ketika Kabul Budiono, kuasa hukum Bambang, menanyakan soal kehadiran saksi dalam rapat pembahasan RAPBD usai adanya pertemuan dengan Bambang di rumah makan di Kabupaten Pringsewu.

Tedi menjawab tak pernah datang lagi ke pembahasan RAPBD sejak pertemuan itu. Faktanya, di berita acara pemeriksaan, Tedi menyatakan hadir saat penyelarasan RAPBD.

"Anda siap resikonya jika berbohong?" tanya Kabul. “Ya saya siap,” jawab Tedi.

Kabul lalu membacakan BAP Tedi sebagai saksi yang menyatakan hadir saat penyelarasan.

Hakim Minanoer pun kembali membacakan BAP Tedi dan memintanya memberikan keterangan dengan benar. “Saya lupa yang mulia,” kata Tedi.

Tedi mengakui menerima uang Rp 65 juta dari Ikhwani. Uang tersebut menurut Tedi adalah uang untuk pengesahan APBD 2016.

Tedi juga mengambil uang Rp 60 juta dari Bambang. Uang tersebut ia berikan kepada anggota DPRD Sri Wulandari dan Muhtar.

Saat pembahasan KUA PPAS, Tedi mengetahui ada uang pemberian dari para kepala dinas. Namun ia tidak tahu siapa yang menerima uang tersebut.

Menurut dia, uang pemberian para kepala dinas itu akhirnya dikembalikan ke staf kantor.  Bambang membantah pernah memberikan uang Rp 60 juta ke Tedi.