Laporan Wartawan Tribun Jabar, Teuku Muh Guci S

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, meminta pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) sesuai target.

Sebab keberadaan BIJB itu dianggap bisa menumbuh kembangkan pariwisata di Jabar yang sampai saat ini masih kalah dengan Bali dan Yogyakarta.

"Produk pariwisata di Jabar kalah bersaing karena di provinsi dengan penduduk 47 juta jiwa ini, tak ada satupun bandara internasional," kata Deddy kepada wartawan di kampus Universitas Islam Bandung (Unisba), Jalan Tamansari, Kota Bandung, Minggu (16/4/2017).

Deddy mengaku telah memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo ketika melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Cirebon beberapa hari yang lalu.

Presiden yang akrab disapa Jokowi itu pun menyatakan akan mendorong percepatan pembangunan BIJB lantaran pembangunan sisi udara disebut-sebut baru mencapai angka 79 persen pada Februari 2017.

"Makanya kami minta pak presiden datang. Karena kalau beliau datang pasti (pembangunan) cepat. Apalagi mau ada pihak ketiga yang mau masuk, karena dulunya mau ditangani pemerintah pusat tapi katanya uangnya tidak ada," kata Deddy.

Deddy meyakini, dengan keberadaan BIJB yang ditargetkan bisa beroperasi pada akhir 2018 itu bisa menarik wisatawan asing dalam jumlah besar. Sebab, Jabar memiliki potensi wisata alam dan kebudayaan yang sangat diminati wisatawan asing.

Baca: Kinara Sering Kali Terbangun Tengah Malam Mencari Kedua Orangtuanya

"Di Jabar itu budayanya multikultur, ada tiga zona wilayah kebudayaan, yaitu melayu Betawi, Sunda, dan Cirebonan. Jadi potensi wisatanya tidak hanya alam saja, tapi kebudayaannya juga menjadi daya tarik tersendiri," kata Deddy.

Tak hanya BIJB, Deddy mengatakan, pihaknya juga meminta pemerintah pusat mendukung penuh percepatan pembangunan Pelabuhan Patimban.

Pelabuhan yang direncanakan bisa beroperasi pada 2019 itu sangat membantu pergerakan produk industri dari wilayah Jabar.

"Sekarang produk yang ada di Jabar diekspornya via Tanjung Priok yang kantor pusatnya di Jakarta, kami jelas dirugikan secara pendapatan asli daerah. Padahal limbah industrinya urusan kami," kata Deddy. (cis)