Laporan Wartawan Tribun Jabar, Teuku Muh Guci S

TRIBUNNEWS.COM, BANUDNG - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tak berencana menghilangkan ujian nasional kendati menurut mereka pelaksanaan ujian berbasis komputer lancar.

Seperti diketahui wacana penghapusan ujian nasional sempat mengundang kontroversi hingga akhirnya Presiden Joko Widodo memutuskan tetap mengadakan ujian nasional pada 2017.

"Kalau standar nasional sudah bisa dicapai melalui ujian sekolah kenapa harus ada UN (ujian nasional)," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, usai menghadiri ulang tahun ke-50 SMA Negeri 10 Bandung di Jalan Cikutra, Kota Bandung, Minggu (23/4/2017).

Kendati begitu, Kemendikbud tak akan memaksakan lagi ada atau tidaknya ujian nasional pada 2018. Ada tidaknya ujian nasional tentunya menunggu keputusan pemerintah.

"Itu terserah pemerintah, kalau kami itu hanya salah satu opsi," kata Muhadjir.

Muhadjir mengaku akan menyempurnakan pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional (USBN). Tak dipungkiri masih ada kebocoran dalam pelaksanaan USBN seperti terjadi di NTB yang sampai saat ini masih diselidiki penyebabnya.

"Kami perbaiki tahun yang akan datang, termasuk USBN juga berbasis komputer," kata Muhadjir.

Muhadjir mengklaim pelaksanaan UNBK pada 2017 berjalan dengan lancar. Ia pun memastikan tidak terjadi kecurangan dalam pelaksanaan UNBK tersebut.

"Hampir tidak ada kecurangan karena sulit curang karena setiap siswa soalnya satu. Jika di satu kelas ada 45 siswa UN, maka ada 46 soal sehingga tidak mungkin mereka saling bantu," kata Muhadjir.

Tak menutup kemungkinan kecurangan tetap terjadi pada pelaksanaan UNBK. Ia menilai selalu saja ada upaya oknum tak bertanggungjawab berbuat curang meski pelaksanaan ujiannya sudah berbasis komputer.

"Yang penting kita bersihkan sekolah dari praktik kecurangan. Kalau bersih dari kecurangan, karena sekolah hulu peradaban, Insya Allah di hilir nanti juga bisa minimalisir kecurangan," ia menerangkan.