TRIBUNNEWS.COM - Dalam kunjungan ke sekolah swasta, SMP Presiden Bekasi, sarana dan prasarana cukup mamadai serta sudah terlihat persiapan dan kesiapannya meskipun ini tahun pertamanya dalam pelaksanaan UNBK.

Demikian diungkapkan Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah (F-PKS) ketika ditemui dalam Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi X DPR RI di Kabupaten Bekasi, Jumat (21/04/2017).

“Pasalnya di Kabupaten Bekasi, dari  89 sekolah negeri dan 221 sekolah swasta. Dari jumlah itu hanya ada 9 sekolah yakni Sekolah Swasta yang mengikuti UNBK. Pada dasarnya ini harus dievaluasi lebih mendalam,” kata Ledia.

Politisi asal F-PKS ini juga mengatakan bahwa Kabupaten Bekasi ini tidak jauh dari Jakarta, ini harus di support misalnya dalam bentuk kebijakan atau sosialisasi yang lebih massive dan pelatihan-pelatihan.

Pemerintah daerah punya orientasi misalnya pembebasan biaya pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah. 

“Kabupaten Bekasi terkenal dengan daerah industri yang multinasional dan internasional sehingga aturan  2,5 % dari keuntungan perusahaan bisa untuk sarana dan prasarana di sekolah negeri dengan cara yaitu Pemda Bekasi bisa menjembatani Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) tersebut,” tambah Ledia.

Dalam persiapan UNBK ini anak-anak lebih suka menggunakan komputer, bahkan ketika anak-anak ditanya mereka lebih suka Ujian Nasional dengan menggunakan komputer ketimbang kertas dan pensil karena dapat memudahkan mereka untuk dikoreksi kembali sebelum disimpan.

 “Jika kita lihat di Kabupaten Bekasi ini mereka sudah siap dengan pelaksanaan UNBK, keluarga yang bertaraf menengah ke atas dan siswa yang sudah kenal teknologi,” tambahnya.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa dalam UNBK ini, sekolah negeri yang sudah punya satu dua komputer saja sudah bagus. Karena target minimal harus 20 komputer dan itu sangat berat, serta spesifikasi komputer yang digunakan harus memiliki standar, misalnya Random Accees Memory (RAM) untuk kecepatan menerima server ketika digunakan secara bersamaan dalam satu waktu.

“Terkait pelaksanaan UNBK ini pemerintah harus bisa melakukan pembicaraan yang sangat serius terhadap perusahaan industri, penyedia jaringan dan penyedia listrik," ia menambahkan. (Pemberitaan DPR RI)