Laporan Reporter Tribun Jogja, Azka Ramadhan

TRIBUNNEWS.COM, MAGELANG - Parahnya dampak yang ditimbulkan musibah banjir bandang di Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, membuat Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa  turun langsung ke lokasi bencana, Selasa (2/5/17).

Tak sekadar meninjau lokasi bencana, ia juga menyempatkan diri menjenguk para korban luka berat yang masih dirawat di RSUD Tidar Kota Magelang.

Suasana haru pun tak terelakkan, kala politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menemui salah satu korban, Aryati Rahayu.

"Pemerintah berduka atas kejadian ini. Saya datang langsung menjenguk korban, untuk mengucapkan rasa duka, sekaligus memberi motivasi. Pada korban jangan sampai patah semangat," katanya.

Usai menjenguk korban, Khofifah lantas melanjutkan perjalanan menuju Kantor Kecamatan Grabag, untuk menyerahkan bantuan santunan kematian, secara simbolis kepada 13 ahli waris korban meninggal dunia.

Selepas penyerahan, ia beserta rombongan langsung menuju lokasi bencana.

Pemandangan menarik pun tersaji.

Karena akses jalan menuju lokasi yang tergolong terjal, ditambah masih adanya sisa bebatuan dan lumpur yang belum terangkat, Mensos naik ke atas dengan diboncengkan motor trail sejauh tiga kilometer, oleh salah seorang personel wanita Taruna Siaga Bencana (Tagana).

Sebelum berhenti di titik bencana, Khofifah juga menyempatkan diri menyambangi dapur umum lapangan (Dumlap) yang menyediakan makanan bagi para pengungsi.

Setelah itu, ia mengunjungi Pondok Anak Ceria (PAC) yang didirikan Kementerian Sosial.

Di tempat itu, Khofifah mengajak anak-anak korban banjir bandang bermain dan bersholawat. Sejumlah mainan pun dibagikannya.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh masyarakat, untuk segera bangkit dari kejadian duka banjir bandang ini.

"Apa yang bapak ibu rasakan, saya juga turut merasakan. Semoga kejadian seperti ini tidak terulang kembali."

"Bagi keluarga korban meninggal, semoga diberi ketabahan, kekuatan, dan kesabaran. Semoga khusnul khatimah," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Khofifah mendorong pemerintah daerah setempat, agar sesegera mungkin memiliki peta daerah rawan banjir dan longsor, yang di-update secara berkala.

Peta tersebut, nantinya bisa menjadi acuan bagi masyarakat, untuk diperbolehkan atau tidak, menempati suatu lokasi.

"Jika memang lokasi banjir dan tanah longsor masuk dalam zona rawan bencana maka seharusnya tidak dapat ditinggali penduduk. Disitulah Pemerintah daerah melakukan fungsi pengawasan," katanya.

Terkait opsi relokasi, Khofifah menyampaikan, bahwa hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah setempat.

Lanjutnya, lahan dipersiapkan pemerintah daerah, sedangkan Kementerian Soaial memberi bantuan isi hunian tetap, berupa perabotan rumah, peralatan dapur, tempat tidur dan lain sebagainya, senilai Rp 3 juta.

"Relokasi sangat penting dilakukan, untuk menghindari bencana alam dan kerugian yang lebih besar lagi kedepannya. Daripada terus menerus merasa was-was tertimpa bencana, lebih baik pindah," imbuhnya. (tribunjogja.com)