TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gubernur Papua Lukas Enembe menginginkan perbaikan pelayanan publik baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu juga meningkatkan sumber daya manusia sebagai pengelolanya.

"Untuk itu pelayanan publik di kabupaten dan kota perlu mendapat perhatian sehingga terjadi perubahan," kata Lukas kepada wartawan, Kamis (4/5/2017).

Menurutnya, pelayanan publik itu seperti pemberian izin usaha menggunakan e-government, dengan harapan setelah penerapan sistem ini dapat memberikan perubahan.

"Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua saat ini telah menerapkan program kinerja berbasis e-government, dengan demikian dapat mengevaluasi seluruh sistem yang telah dilaksanakan selama ini," ujarnya.

Dia menjelaskan kebiasaan dan karakter lama yang selama ini diterapkan dalam pemerintahan harus dirubah, pasalnya kini pemerintah telah menggunakan sistem teknologi.

"Kami harus merubah karakter, kembalikan pada sistem teknologi dan informasi pemerintahan sehingga pelayanan publik dapat terlayani, baik kepada masyarakat maupun dunia usaha," katanya.

Dikatakan Lukas, selama pelaksanaan otonomi daerah berjalan, sudah banyak perubahan yang terjadi di Papua, karena pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah.

"Oleh sebab itu melalui peringatan hari otonomi daerah ke-21 ini, harus ada perbaikan pelayanan publik baik terhadap masyarakat maupun dunia usaha," katanya.