Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Nur Huda

TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kaget ketika berdialog dengan para siswa di sebuah sekolah menengah atas di Jateng.

Ada seorang siswa menyampaikan sistem demokrasi sudah tak baik untuk Indonesia, yang benar menurut siswa itu adalah sistem khilafah.

"Itu hanya satu dua saya pernah menemukan," ungkap Ganjar kepada wartawan pada Kamis (18/5/2017).

Ganjar mengaku telah memerintahkan Dinas Pendidikan dan Kabudayaan Jateng untuk mengumpulkan semua Kepala SMA/SMK di Jateng, menegaskan kembali pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila.

"Untuk SMA makanya kita titip pada kepala sekolah, saya sudah bicara dengan Dinas Pendidikan untuk mengundang para kepala sekolah, mengembalikan pada khittahnya, yaitu berbangsa dan bernegara berdasar pancasila itu," ungkap Ganjar.

Menurut dia kegiatan ekstra kurikuler keagamaan yang ada di sekolah sebaiknya dikembalikan dan dikelola oleh sekolah, bukan pihak luar.

Sehingga pengawasan bisa dilakukan. Sebab kegiatan ekstra itu justru selama ini jadi pintu masuk paham-paham radikalisme.

"Maka pengawasan pada kegiatan ekstra itu menurut saya harus dilakukan oleh pengelola sekolah," Ganjar menegaskan.

Selain siswa SMA, Ganjar pernah berdebat tentang ideologi bangsa dengan mahasiswa melalui media sosial. Mahasiswa perguruan tinggi di Jateng itu berpaham semua sistem kenegaraan salah dan yang benar adalah khilafah.

"Maka kampus coba diomongkan lagi, kepancasilaan perlu dimasukan kembali dalam kondisi seperti ini, rektornya kita minta mengawasi," ungkap dia.

Ganjar berharap ada komitmen penuh para ulama untuk berdakwah dengan cara menyejukkan. Sosialisasi keagamaan, kewarganegaraan dan Pancasila diharap bisa disampaikan dengan kondisi kekinian.

"Yakni menjelaskan pada anak-anak atau pada mereka yang tidak sepaham. Kalau Ulama bisa memberikan legitimasi dengan baik maka diharapkan Jateng sebagai benteng pancasila betul-betul didorong," ujar Ganjar.

Pancasila lahir sudah dengan perdebatan panjang. Bahkan proklamator RI Soekarno, sebelum deklarasi Pancasila juga telah menyampaikan bahwa bangsa Indonesia harus berketuhanan.

"Hal itu bisa lebih diingatkan lagi," ujar dia.