Umrah Dijadikan Jalur Bagi Calon TKI Ilegal Bekerja di Arab
Umrah ke Tanah Suci menjadi salah satu modus seseorang berangkat menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal.
Editor: Y Gustaman
Laporan Wartawan Tribun Jateng, Bakti Buwono
TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Umrah ke Tanah Suci menjadi salah satu modus seseorang berangkat menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal.
Ketua Asosiasi Muslim Pengusaha Umrah dan Haji Indonesia Jateng-DIY, Endro Dwi Cahyono, menyatakan para TKI ilegal biasanya menyasar biro umrah yang menawarkan paket ekonomis.
"Yang paling penting dapat visa umrah. Sampai sana (Arab Saudi) menghilang," kata Endro kepada Tribun Jateng, Jumat (19/5/2017).
Menurut Endro ada berbagai cara agar peserta umrah terlepas dari rombongan kemudian kabur entah ke mana.
Sepengetahuannya, mereka yang berencana menjadi TKI ilegal sudah punya kenalan di Arab Saudi. Itulah mengapa mereka melepaskan diri dari rombongan.
Waktu calon TKI ilegal ini menghilang bisa saat tiba di bandara hingga saat kegiatan tur di Mekkah atau Madinah.
"Yang jelas, sampai di sana sudah ada teman mereka yang menjemput," jelas dia.
Endro mengatakan perlu kecermatan baik dari biro umrah hingga pemerintah saat menerima pendaftar umrah.
Jangan hanya melihat secara finansial, mungkin bisa melakukan cek dan ricek saat kunjungan ke rumah calon jemaah umrah.
Dia meyakini jumlah TKI ilegal melalui biro umrah semakin berkurang. Apalagi ada aturan baru mewajibkan peserta umrah melewati verifikasi dari kantor Kementerian Agama setempat.
"Di sini peran Imigrasi juga penting saat sesi wawancara," jelas dia sambil menjelaskan saat ini Amphuri Jateng-DIY punya 14 anggota.
Organisasinya sudah menyampaikan kepada anggota agar cermat saat pelayanan umrah.
Apakah belakangan ini ada kasus TKI ilegal lewat jalur umrah? Selama memimpin Amphuri Jateng-DIY, Endro tak pernah menemui kasus itu.
Dia pernah mendapat informasi dari anggotanya bahwa kejadian itu pernah terjadi beberapa tahun lalu.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.