Di Nagekeo Tidak Memiliki Instansi Vertikal
Intansi vertikal yang tidak ada Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Polres dan Kodim
Editor: Eko Sutriyanto

Laporan Wartawan Pos Kupang, Romualdus Pius
TRIBUNNEWS.COM, ENDE -- Pemerintah pusat diminta untuk membangun intansi vertikal di Kabupaten Nagekeo pasalnya hingga kini belum ada instansi vertikal di daerah tersebut.
Pelayanan yang berhubungan dengan instansi vertikal masih dilakukan di Kabupaten Ngada yang sebelumnya merupakan kabupaten induk.
Bupati Nagekeo, Elias Djo mengatakan hal itu ketika berdialog dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, Eko Putro Sandjojo, Kamis (1/6/2017) di Taman Renungan Bung Karno, Kota Ende.
Bupati Elias mengatakan bahwa ketiadaan intansi vertikal di Kabupaten Nagekeo menyulitkan masyarakat didalam mengurus administrasi.
Oleh karena itu pihaknya berharap agar pemerintah pusat mau membangun instansi vertikal di Kabupaten Nagekeo.
Bupati Elias mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Nagekeo sangat mendukung apabila ada upaya dari pemerintah pusat untuk membangun intansi vertikal di Kabupaten Nagekeo.
Bentuk dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Nagekeo adalah dengan menyiapkan lokasi berupa tanah yang akan dibangun instansi vertikal dimaksud.
Bupati Elias menyebut intansi vertikal yang belum dibangun di Kabupaten Nagekeo seperti Polres juga Kodim ataupun Pengadilan maupun Kantor Kejaksaan.
Padahal intansi vertikal tersebut keberadannya cukup vital bagi masyarakat baik dalam pelayanan administrasi maupun upaya penegakan hukum juga keamanan.
Pada kesempatan itu Bupati Elias mengajak Menteri Eko maupun Ketua Komisi V DPR RI, Fary Francis untuk berkunjung ke Nagakeo pasalnya belum ada Menteri yang pernah berkunjung ke Nagekeo.
Dengan datang ke Nagekeo tentu para pejabat pemerintah pusat bisa melihat secara langsung keberadaan Kabupaten Nagekeo sehingga bisa mengambil kebijakan untuk memajukan Kabupaten Nagekeo.
Menanggapi pernyataan dari Bupati Nagekeo, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, Eko Putro Sandjojo mengatakan bahwa dirinya akan berkomunikasi dengan Kapolri maupun Panglima TNI guna membangun Polres maupun Kodim di Kabupaten Nagekeo.
Sementara Ketua Komisi V, Fary Francis pada kesempatan itu mengatakan bahwa dirinya mengagendakan untuk datang langsung ke Kabupaten Nagekeo dalam waktu dekat guna melihat inftastruktur terutama jalan raya di Kabupaten Nagekeo yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.