TRIBUNNEWS.COM - Setelah meninjau Balai Pelatihan Kesehatan milik Kementerian Kesehatan RI di Batam, Kepulauan Riau, Tim BURT DPR RI Kamis (8/6/2017) melakukan studi banding ke Balai Diklat BPK RI di Medan, Sumatera Utara.

Sama halnya dengan studi banding ke Bapelkes Batam, studi banding ke Balai Diklat BPK ini juga terkait rencana DPR membangun Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

"Banyak yang kami serap di sini, gedungnya, sarana prasaranya. Kita banyak menggali ilmu di sini untuk bekal dimana kita akan membuat pusdiklat," kata Wakil Ketua BURT Agung Budi Santoso usai pertemuan dengan Kepala Balai Diklat BPK Satrio Haryo Nugroho dan meninjau sarana prasarana balai diklat tersebut di Medan, Sumatera Utara.

Menurut Agung, tujuan studi banding ini untuk melihat dan merancang Pusdiklat DPR yang disesuaikan dengan kepentingan DPR.

Ia menegaskan, bahwa pembangunan Pusdiklat DPR ini adalah untuk penguatan kelembagaan, baik dewan maupun kesetjenan DPR sebagai supporting system dewan.

Ketika ditanya pendapatnya bagaimana jika mendapat sorotan dari masyarakat karena setiap DPR akan membangun gedung selalu mendapat sorotan, dengan tegas, politisi Demokrat ini menyatakan bahwa ini untuk penguatan kelembagaan dan bukan untuk kepentingan pribadi anggota dewan.

"Ini sebuah tantangan menurut saya. Untuk penguatan kelembagaan kita akan terus. Ini bukan untuk kepentingan pribadi para anggota dewan, tapi untuk kepentingan kelembagaan yang tentunya harus diperkuat dengan tenaga pendukung yang akan membantu anggota dewan dalam menjalankan tugasnya," pungkasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa setelah pusdiklat ini terbentuk semua tenaga supporting system akan diikutsertakan dalam diklat tidak terkecuali staf pribadi dan tenaga ahli dewan.

"Kita akan lihat aturannya, siapa yang membuat aturan. Kami tidak akan membedakan apakah itu tenaga honorer ataupun kontrak. Kalau aturannya tidak membolehkan, kami akan minta untuk diubah. Semua supporting system, semua tenaga pendukung bisa dididik di Pusdiklat DPR," jelas legislator dari dapil Jabar ini.

Sebagaimana hasil pertemuan dengan Kepala Balai Diklat BPK, yang menjadi peserta diklat di Balai Diklat BPK ini termasuk tenaga kontrak dan tenaga honorer.

Sementara, peraturan yang ada di Kesetjenan DPR hanya sebatas untuk PNS, sedangkan pelatihan untuk tenaga kontrak baru bersifat workshop saja. (Pemberitaan DPR RI)