TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi XI DPR RI Eva Kusuma Sundari memberikan apresiasi terhadap kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Nusa Tenggara Barat dalam mengantisipasi inflasi menjelang hari raya Idul Fitri.

Antisipasi tersebut dilakukan dengan membentuk Satgas Inflasi yang lebih dahulu ketimbang pemerintah pusat sehingga NTB menjadi provinsi yang satu langkah lebih depan ketimbang pemerintah pusat dalam mengantisipasi inflasi.

Demikian disampaikan kepada Parlementaria saat pertemuan Tim Kunspek Komisi XI ke NTB dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), BPS Provinsi NTB serta Bank Indonesia Perwakilan NTB, Jumat (09/06/2017).

“Ada sistematika yang disiapkan untuk mengendalikan inflasi. Bahkan di NTB sudah one step ahead. Ketika presiden sudah mengumumkan membentuk Satgas Inflasi, di sini sudah dibentuk sejak 3 bulan sebelumnya. Jadi inisiatif daerah mendahului inisiatif nasional. Ini perlu diapresiasi dan faktanya efektif,” ujar Eva Kusuma.

Inisiasi yang baik dari stakeholder di Pemprov NTB membuat indeks inflasi di provinsi ini selalu berada dibawah rata-rata inflasi nasional. Keberhasilan ini ditenggarai adanya pola komunikasi yang baik antara Bappeda, BI, TPID serta BPS.

“Karena ada ketersediaan serta kelancaran komunikasi sehingga inflasi di sini selalu di bawah rata-rata nasional. Dan ini tidak lepas dari komunikasi yang baik antara Bapeda, BI serta pelaku dalam hal ini distributor-distributor,” tutur Eva.

Sinergitas yang baik di NTB ini juga melibatkan peran kepolisian sebagai pihak yang berperan dalam menjaga keamanan. Sehingga NTB bisa dikatakan sudah mempersiapkan dengan baik upaya untuk menghadapi inflasi yang terjadi setiap hari raya. 

“Dan sudah menjadi skema bahwa menjaga ketersediaan pangan ini bagian dari keamanan, maka polisi juga sudah disiapkan di NTB ini. Kita melihat NTB well prepared ya untuk mengantisipasi inflasi dari akibat hari-hari besar nasional, terutama lebaran,” jelas Eva.

Kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) juga mendapatkan apresiasi karena mampu menekan tingkan inflasi, karena sebagaimana diketahui 84% peran kota Mataram cukup signifikan terhadap inflasi regional di NTB.

“Kinerja TPID karena indikatornya bisa mengendalikan inflasi mencapai di bawah rata-rata nasional maka kinerjanya bagus dan terutama karena kontribusi sebesar 84 persen dari Kota Mataram terhadap inflasi regional maka ini signifikan sekali,” tuturnya.

“Jika Kota Mataram bisa dikendalikan, maka inflasi secara  regional juga bisa terkendali. Jadi pola hubungan inflasi antara daerah yang sudah dikenali, sudah diantisipasi juga oleh Pemkot terutama,” pungkasnya.  (Pemberitaan DPR RI)