TRIBUNNEWS.COM - Bandar Udara Rendani Manokwari belum layak digunakan untuk pesawat ukuran besar karena panjang lintasannya belum memenuhi standar masih dibawah 2,5 KM. Demikian dikatakan Syahrulan Pua Sawa (F-PAN) anggota Tim Kunspek Komisi V DPR ketika melakukan kunjungan kerja di Manokwari, Papua Barat, Jumat (9/06/2017).

Politisi F-PAN ini mengatakan bahwa kendalanya hanya lahan saja.

”Kami selaku wakil rakyat mendukung dan tetap melakukan pengawasan untuk ini. Kementerian Perhubungan tidak bisa bekerja karena proses pembebasan lahan ini belum selesai,” ungkapnya.

Secara aturan hal ini ini harus ditahan tetapi karna kebutuhan masyarakat jika ditahan nanti ada lagi kejadian yang tidak kita inginkan.

“Karena itu kita dari Komisi V DPR meminta kepada pemerintah daerah Manokwari supaya bisa melakukan pembebasan lahan untuk perluasan bandara segera mungkin agar Kementerian Perhubungan bisa mengajukan anggaran untuk perpanjangan landasan,” katanya.

Lebih lanjut Syahrulan menjelaskan bahwa Bupati Manokwari berjanji sehabis lebaran proses tanah sudah selesai dan akan bekerja keras untuk hal ini.

“Untuk pengembangan Bandara Rendani total keseluruhan adalah sebesar Rp 110Miliar, terdiri dari Propinsi Rp 80Miliar ditambah dengan Rp 20Miliar untuk pembebasan lahan sementara dari Kabupaten Rp 10Miliar,” tambahnya.

Pertemuan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Gubernur Papua Barat Lantai III Arfai ini dihadiri oleh Gubernur Papua Barat, Kapolda Papua Barat, Kabinda, para jajaran SKPD, Asisten II, Kajati Papua dan Kepala Bandara Rendani.

Dalam pertemuan juga disinggung mengenai tergelincirnya pesawat di Bandara Rendani. Syahrulan mengatakan, kejadian kecelakaan tergelincirnya pesawat ini sudah yang ketiga kalinya, karena itu pihaknya akan tetap memantau dan menunggu laporan hasil investigasi KNKT.

"Hari Senin (12/6/2017) kita akan langsung memproses hal ini dalam rapat dengan instansi terkait. Ke depannya semoga pertemuan ini menjadi harapan pemerintah untuk ikut membantu kemajuan infrastruktur Bandara Rendani yang lebih baik,” tutupnya. (Pemberitaan DPR RI)