Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Nur Huda

TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerima banyak laporan dari masyarakat terkait proses penerimaan peserta didik baru.

Utamanya terkait adanya pemalsuan surat keterangan tidak mampu (SKTM). Ganjar pun meminta pihak sekolah untuk mencek kembali keabsahan SKTM calon siswa.

"Saya minta sekolah-sekolah mencek lagi meski sudah masuk. Kalau ketahuan ya siswanya dicopot, dicoret, dikeluarkan. Penegak hukum juga harus ikut karena ini pidana," kata Ganjar usai mengecek desk pemantauan PPDB online di Dinas Pendidikan Jateng, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Rabu (14/6/2017).

Maraknya peredaran SKTM palsu karena banyak yang memanfaatkan celah kuota 20 persen untuk orang miskin di tiap sekolah pada PPDB 2017.

Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 tahun 2017 bahwa setiap sekolah wajib menyediakan kuota 20 persen.

Bukti bahwa calon siswa berasal dari keluarga miskin harus dibuktikan dengan adanya Kartu Indonesia Pintar dan SKTM. Di sisi lain KIP dan SKTM juga bisa menambah skor hingga tiga poin bagi calon siswa.

Hal ini membuat maraknya SKTM palsu yang mudah didapatkan dari kepala desa atau kepala kelurahan.

Ganjar mengatakan, PPDB online akan ditutup hari ini pukul 15.00 WIB. Maka ia mengimbau para orangtua untuk lebih bijaksana.

Jika anaknya terindikasi sudah tidak bisa masuk, sebaiknya segera mencari sekolah lain. "Percayalah banyak sekolah lain juga mampu mendidik putra dan putri bapak ibu," pesan Ganjar.

Selain menerima laporan adanya SKTM palsu, ia juga mengaku banyak mendapat titipan dari pejabat yang menginginkan anaknya masuk sekolah favorit.

"Banyak yang telepon saya minta tolong, ya saya tidak bisa karena ini online. Kalau saya mau bantu, saya harus menambahkan poin. Ini bisa pidana kalau ketahuan, gubernur malu, anaknya di sekolah bisa dibully teman-temannya, dan orang tua juga malu," jelas dia.

Ganjar meminta pada para pejabat, percayalah bahwa sistem ini sedang dibangun. Yakni tidak hanya membangun pola seleksi yang transparan dan akuntabel tapi juga moralitas.

"Maka saya tekankan tidak usah panik, banyak sekolah yang bisa menampung. Yuk kita bangun moralitas bersama soal penerimaan siswa baru ini," kata politikus PDI Perjuangan ini.