Laporan Wartawan Surya Fatimatuz Zahro

TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, mendukung Operasi tangkap tangan (OTT) oleh tim KPK kepada sejumlah pejabat Pemerintah Kota Mojokerto dan juga pimpinan DPRD. 

Ia mengatakan, KPK terus bergerak mewujudkan clean and good goverment di Indonesia.

"Semua yang menyangkut clean and good goverment kita dukung. Makanya saat KPK OTT di DPRD langsung dalam satu kali 24 jam saya pelaksanatugaskan. Kami mendukung," ucap pria yang akrab disapa Pakde Karwo ini usai menghadiri acara Buka Bersama Paguyuban Madiun di Jemursari, Surabaya, Sabtu (17/6/2017).

Menurutnya, proses OTT mampu menawarkan kemampuan dalam mengukur investasi di suatu daerah baik atau buruk.

"Jadi investor akan tertarik kalau pemerintahannya clean and good," kata politisi Partai Demokrat ini.

Pakde Karwo menyebutkan yang menjadi celah adanya tindakan korupsi di antara birokrasi dan DPRD adalah karena sistem belum ada.

Ia mencontohkan yang terjadi pada OTT DPRD Jatim beberapa waktu yang lalu.

"Proses IT tracking terhadap masyarakat di pemprov semua sudah ada, makanya nggak ada yang kena. Nah yang belum ada itu antara DPRD dan birokrasi," kata Pakde Karwo.

Oleh sebab itu ia mengimbau ke daerah lain untuk menerapkan sistem teknologi dalam pemerintahannya.

Salah satunya yang disarankan Pakde Karwo adalah penerapkan e-new budgeting.

Dengan sistem itu, semua pengeluaran anggaran pemerintah terukur.

Semua perencanaan subjek, lokasi dan sasaran pengeluaran anggaran sudah dicantumkan.

"Memang buku perencanaannya jadi tebal. Tapi dengan sistem e-new budgeting, e-planning dan juga sampai monev semua bisa dipantau," tegasnya.

Sistem itu diyakini Pakde Karwo bisa mencegah adanya pejabat lain dari daerah lain di Jatim agar tidak kena OTT dan pelanggaran hukum.

"Dan semua harus multiple choice. Kalau one choice maka semua akan antri karena nggak ada pilihan lain sehingga menimbulkan potensi tindakan kriminalitas," pungkas Pakde Karwo.