TRIBUNNEWS.COM, KUPANG - Ketua Komisi V DPR Fary Francis minta Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR dan mitra komisi V lainnya melakukan terobosan untuk mengatasi lima persoalan yang selalu berulang saat mudik lebaran.

Lima persoalan itu ialah kelaikan moda transportasi, kemacetan di ruas jalan tol, penanganan kendaraan roda dua, harga karcis, dan pelayanan informasi kepada masyarakat.

“Harus ada hal baru yang dilakukan sehingga persoalan yang berulang mudik lebaran di bidang infrastruktur diminimalisir,” kata Fary Francis kepada wartawan di Kupang, Jumat (16/6/2017).

Fary mengatakan Komisi V telah menggelar rapat koordinasi bersama mitra dalam rangka persiapan infrastruktur mudik.

Dalam pertemuan itu, pemerintah telah menjelaskan terobosan yang akan ditempuh untuk mencegah maupun mengurai kemacetan serta memastikan kelaikan bus pengangkut penumpang mudik.

Salah satu terobosan ialah melakukan ram check pada bus untuk menjamin bus tersebut layak mengangkut penumpang. Bus yang sudah lolos ram check, dipasangan stiker.

“Bus yang tidak dipasang stiker jangan diperbolehkan masuk terminal,” tandas Fary.

Informasi mengenai langkah-langkah yang diambil pemerintah harus disampaikan juga kepada masyarakat seperti melalui videotron yang dipasang di pintu masuk tol.

Saat ini pemerintah telah memasang videotron di dua titik dari enam titik yang direncanakan.

Fary mengatakan baru saja kembali dari kunjungan ke sejumlah ruas jalan tol mulai dari Surabaya, Mojokerto, Jombang, Ngawi, dan Solo. Ruas jalan itu menurutnya sudah bisa dimanfaatkan untuk mengurai kemacetan.

“Saat ini sudah ada alat untuk mengontrol jumlah kendaraan di tol. Jika sudah melewati kapasitas, akan dialihkan ke ruas jalan yang lain,” ujar politis Partai Gerindra tersebut.

Dengan menyampaikan informasi secara akurat kepada penumpang, ia berharap persoalan yang berhubungan dengan mudik dapat diatasi, termasuk informasi mengenai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) mobile yang disiapkan oleh PT Pertamina.

“Pertamina janji mengantarkan bahan bakar menggunakan sepeda motor untuk kendaraan yang kehabisan bahan bakar di tol. Informasi ini juga harus sampai kepada masyarakat,” ujarnya. (Pemberitaan DPR RI)