Laporan Wartawan Tribun Timur, Fahrizal Syam

TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Dewan Koperasi Nasional mengusulkan sejumlah gagasan kepada Presiden Joko Widodo di peringatan Hari Koperasi Nasional ke-70.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Dekopin, Nurdin Halid, dalam sambutannya di puncak Harkopnas di Lapangan Karebosi, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (13/7/2017).

"Mempercepat terwujudnya Bank Koperasi dengan menempatkan koperasi simpan pinjam dan koperasi kredit sebagai backbone. Dengan begitu, Bank Koperasi akan menjadi milik Gerakan Koperasi, dengan dukungan dana talangan sementara dari pemerintah," kata Nurdin.

Ia juga meminta pemerintah mengoreksi perundang-undangan pajak dengan peraturan turunannya untuk mewujudkan rasa keadilan pungutan pajak bagi koperasi.

"Pemerintah mendorong BUMN dan bank pemerintah melakukan fungsi intermediasi untuk memperkuat koperasi yang bergerak di sektor riil. Khususnya pertanian, perikanan dan kelautan, dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan usaha sektor tersebut," ia menambahkan.

Dekopin berharap ada kebijakan Presiden Jokowi untuk memberikan kesempatan luas kepada gerakan koperasi menjadi distributor barang kebutuhan dasar bagi masyarakat, khususnya gas subsidi, pupuk bersusidi, beras, gula, minyak goreng dan terigu.

"Dekopin menjamin, jika barang kebutuhan tersebut disalurkan melalui koperasi, maka tidak akan terjadi gejolak harga dan kelangkaan di daerah, karena Pemerintah besama Dekopin dapat mengontrol kegiatan ini secara sistematis. Hal ini merupakan wujud cita-cita Dekopin untuk mewujudkan sistem distribusi dan logistik nasional," imbuh dia.

"Mengembalikan fungsi pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) kepada koperasi perikanan sehingga mengembalikan kedulatan ekonomi nelayan."

Nurdin juga meminta pemerintah memberikan dukungan kepada Dekopin untuk melakukan revitalisasi KUD dalam menggerakkan usaha pertanian yang menunjang ketahanan pangan.