TRIBUNNEWS.COM - Menanggapi terbitnya Perppu Ormas, pimpinan wilayah Muhammadiyah, Jawa Timur, menilai pemerintah berlebihan.

Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Najib Hamid, menyatakan perppu ini terkesan membungkam kebebasan berpendapat.

"Saya khawatir ormas yang dianggap oposan, mengkritik pemerintah, lalu dianggap anarkis, dianggap anti Pancasila, lalu dituduh mau mengganti ideologi, di situ tidak ada yang bisa menjamin," ucapnya.

Sekarang saja, lanjut dia, ormas atau tokoh yang punya pendapat berbeda dengan keinginan pemerintah, itu disikapi dengan sangat cemas.(*)