TRIBUNNEWS.COM, YOGYA - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, tegaskan wilayahnya tak butuh jalan tol.

Ada beberapa alasan yang dijadikan Sultan soal kebijakan Yogyakarta tanpa tol.

Pertama; Yogyakarta telah memiliki modalitas transportasi yang lebih dari cukup.

Kedua; tol dinilai akan menutup akses perekonomian masyarakat yang menggantungkan hidup dari berjualan di tepi jalan.

Oleh sebab itu, Sri Sultan Hamengku Buwono X yang menolak adanya pembangunan jalan tol yang melintasi wilayahnya.

Menurut orang nomor satu di Yogyakarta itu, DIY memiliki Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang berfungsi sama dengan tol yakni bebas hambatan.

Masyarakat yang hendak melalui JJLS pun lebih diuntungkan karena tidak dikenakan tiket masuk layaknya jalan tol.

"Tol itu pakai bayar, masuk, jalan. Kalau bebas hambatan itu tidak bayar. Kalau perkara (tol) Yogya-Solo nanti (diusulkan) elevated di atas jalan yang ada. Kalau (misalkan) pinggire ra mungkin ono sing dodol (tidak bisa digunakan untuk berjualan), (hendak di)pakai tol, monggo," ujarnya saat ditemui di Inna Garuda Malioboro, Selasa (18/7/2017).

Penguasa Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat tersebut juga memikirkan nasib warga yang selama ini berdagang di tepian jalan.

Ia menilai, dengan adanya tol nanti akan tertutup dan tidak akan ada kendaraan berhenti di pinggir jalan untuk membeli dagangan masyarakat sekitar.

"Kalau tol itu ditutup (kiri kanannya), sehingga tidak ada orang jualan kecuali di tempat yang telah ditentukan," imbuhnya.

Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo menjelaskan bahwa modalitas transportasi ke arah calon Bandara Internasional Kulonprogo sudah banyak.

Mulai dari JJLS yang memiliki 4 jalur, double track kereta bandara, pelebaran jalan nasional menjadi 6 jalur, serta jalan tambahan yang merupakan konektifitas ke Borobudur.

"JJLS ini 4 jalur, lebarnya 25 meter. Menurut saya cukup bagus itu tepi laut, kemudian sudah bebas hambatan karena dibuat lurus," ungkapnya. (tribunjogja.com)