Laporan Wartawan Tribun Timur, Fahrizal Syam

TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Tak ada aparatur sipil negara di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bergabung dengan Hizbut Tahrir Indonesia yang belakangan sudah dibubarkan.

"Saya belum lihat. Karena saya tidak bisa awasi orang per orang. Tapi secara umum saya yakin tidak ada," kata Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo ditemui di ruang kerjanya, Selasa (25/7/2017).

Ia tak mau menanggapi jauh imbauan pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang menyatakan ANS yang terlibat organisasi anti-Pancasila disarankan mundur.

"Tak perlu terlalu ditanggapi hal-hal seperti itu karena tidak ada yang meresahkan, termasuk ormas Islam di sini. Apapun mereknya, menurut saya, tetap pancasilais. Tetap bisa saya kendalikan dengan rutin koordinasi," SYL menambahkan.

Mendagri sempat melontarkan ASN yang tergabung dalam struktur HTI harus segera mengundurkan diri.
Hal itu dikatakan Tjahjo di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/7/2017) pagi. 

Peringatan itu Tjahjo sampaikan menyusul keputusan pemerintah membubarkan HTI. Berhembus kabar banyak ASN menjadi kader organisasi itu.

SYL menjamin Sulsel tetap aman meski saat ini isu organisasi anti-Pancasila tengah berkembang secara nasional.

"Saya mau orang Sulsel fokus saja dengan kerjaan yang lebih efektif dan berdayaguna. Tidak perlu terbawa isu macam-macam dan tidak perlu yang pada akhirnya nanti saling menyalahkan," kata dia.

Dikatakan SYL, masyarakat Sulsel sangat menganut budaya Siri' na Pacce yang menurutnya sangat erat kaitannya dengan Pancasila.

"Kalau anda tidak Pancasilais, jangan masuk di sini. Pergi saja ke tempat lain. Intinya kita di sini Siri' na Pacce, itu pancasila. Kalau tidak punya malu dan harga diri, kau tidak Pancasilais," tegas dia.