TRIBUNNEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Pemko Lhokseumawe berencana meminjam ke bank sebesar Rp 80 miliar.

Uang itu nanti akan digunakan untuk membayar utang ke pihak ketiga yang timbul akibat defisit anggaran pada tahun lalu.

Rencana itu terungkap saat eksekutif melakukan pertemuan dengan legislatif di gedung DPRK setempat, Senin (24/7) sore.

Pertemuan itu dilakukan eksekutif untuk mendapat rekom dari DPRK terkait rencana pinjaman tersebut.

Informasi yang dihimpun Serambi, pada tahun 2016 PemkoLhokseumawe mengalami defisit anggaran yang disinyalir jumlahnya lebih dari Rp 100 miliar.

Baca: Api Makin Dekati Permukiman, Warga di Aceh Barat Mengungsi

Sehingga, di akhir tahun Pemko tak mampu membayar kepada pihak ketiga yang sudah menyelesaikan berbagai proyek.

Hal itu otomatis menjadi utang yang harus dibayar Pemko pada anggaran tahun berikutnya.

Saat APBK 2017 disahkan beberapa bulan lalu, utang itu mulai dibayar namun, tiap rekanan yang memiliki utang pada Pemkohanya mendapat bayaran 40 persen dari total utang yang ada.

Karena itu, Pemko mewacanakan meminjam uang ke bank untuk melunasi utang-utang pada pihak ketiga tersebut.

Sekdako Lhokseumawe, Bukhari AKS, yang dihubungi Serambi, kemarin, menjelaskan, dengan pinjaman sebesar itu Pemkodiperkirakan bisa melunasi semua utang pada pihak ketiga yang timbul pada tahun 2016.

Baca: Lama Terpendam, Pembunuhan Sadis ini Terkuak Gara-gara Pengakuan Mengejutkan Seekor Burung

“Sebelum kita ajukan permohonan persetujuan ke Mendagri untuk proses pinjaman tersebut, harus ada rekom dari DPRK lebih dulu,” ungkapnya.

Dikatakan, sampai kini pihaknya belum mengajukan permohonan persetujuan ke Mendagri karena harus menunggu keluar rekomendasi dari DPRK.

Tapi, ia menargetkan proses administrasi untuk bisa meminjam ke bank akan tuntas dalam dua bulan ini atau sebelum APBK Perubahan dibahas pada Oktober mendatang.

Ia menagertkan uang pinjaman itu akan masuk ke kas daerah pada September nanti.

“Rencana kita, bila sudah ada persetujuan dari Mendagri, usulan peminjaman uang akan kita sampaikan ke Bank Aceh,” pungkasnya.

Anggota Banggar DPRK Lhokseumawe. Mukhlis Azhar, mengatakan, pertemuan itu belum ada kesimpulan apakah dewan akan memberi rekomendasi atau tidak terhadap rencana Pemko tersebut.

“Sebab, dalam pertemuan itu kita minta rincian secara menyeluruh seperti bagaimana sistem membayar dan berapa bunga yang harus dibayar ke bank. Tapi, hal itu belum dapat kita rincikan secara detail,” ujar Mukhlis.

“Bila dengan meminjam uang ke bank dapat menyelesaikan masalah keuangan di Pemko, kami sepakat saja. Tapi, yang terpenting jangan sampai nanti malah menimbulkan masalah baru. Jadi, betul-betul harus dikaji secara matang rencana peminjaman uang ke bank ini,” pungkasnya.(bah)