TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Guna mengantisipasi adanya penyalahgunaan uang negara Satker Penanggungjawab Pembangunan Bendungan Ladongi di Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara diminta terus memantau proyek senilai Rp 844 miliar tersebut.

"Kita minta anggaran negara harus benar berjalan dengan baik dan efektif. Agar masyarakat bisa merasakan hasilnya,"ujar Anggota Komisi V DPR, Umar Arsal dalam pernyataannya, Minggu(6/8/2017).

Satker kata Umar juga harus melibatkan masyarakat dan pengusaha lokal dalam proses pembangunan multiyears yang menggunakan dana APBN 2017 tersebut.

“Saya minta Satker pembangunan bendungan agar memperhatikan keterlibatan masyarakat lokal dalam rangka pemberdayaan dan mengurangi angka pengangguran,” ujar Umar Arsal.

Sementara itu, Kepala Satker Bendungan Ladongi Wiwin Andoro menjelaskan, realisasi pembangunan bendungan tersebut baru mencapai 8,7 persen, dengan target penyelesaian hingga tahun 2020.

Namun, pihak Hutama Karya dan Bumi Karsa berjanji akan menyelesaikannya lebih cepat hingga tahun 2019.

Wiwin menambahkan, tahapan teknis penganggaran pembangunan bendungan yakni tahun 2016 sejumlah Rp 20 Miliar, tahun 2017 sebesar Rp 155 Miliar lebih, tahun 2018 Rp 259 Miliar lebih, tahun 2019 mencapai Rp 303 Miliar lebih dan tahun 2020 mencapai Rp 126 Miliar lebih.

Bendungan Ladongi akan dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan irigasi seluas 3.604 Ha, dengan jumlah petani yang mendapat manfaat 2.426 jiwa.

Selain itu juga dimanfaatkan untuk pemenuhan air baku, PLTA, pengendalian bencana banjir dan obyek wisata.