TRIBUNNEWS.COM, BREBES - Kabupaten Brebes baru saja menyabet penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) tingkat madya.

Penghargaan itu diberikan langsung Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Susana Yembise kepada Bupati Brebes, Idza Priyanti di Pekanbaru, Riau, pada Juli lalu.

Namun,penghargaan itu jadi ironi lantaran ada puluhan ribu anak di Kota Bawang masuk kategori anak tidak sekolah (ATS).

Puluhan ribu anak tersebut tersebar di seluruh 17 kecamatan dan 297 desa/kelurahan di Brebes.

Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda), Brebes, Angkatno, membenarkan angka itu.

"Jumlah tersebut terbagi dalam anak putus sekolah, anak tidak bersekolah, dan anak lulus tetapi tidak melanjutkan ke jenjang sekolah selanjutnya," kata Angkatno, Sabtu (5/8)

Namun saat ditanya berapa jumlah pasti ATS di Brebes, ia mengaku tidak hafal. Hanya saja ia mencotohkan, di Kecamatan Paguyangan saja terdapat 2.614.

"Saya tidak hafal angkanya. Tapi, jika satu kecamatan saja jumlah ATS-nya lebih dari dua ribu, pasti ada puluhan ribu ATS se-Kabupaten Brebes."

"Data itu valid karena prosesnya melalui program Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat," sambung dia.

Melihat tingginya ATS di Brebes, pihaknya menggandeng beberapa pihak untuk menyukseskan program kembali ke sekolah.

Selain mengoptimalkan organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada, ia juga melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Selain itu, pihaknya juga mengajak perusahaan swasta untuk ikut bertanggungjawab terhadap masa depan pendidikan anak di Brebes.

"Kami juga mengajak CSR perusahaan yang berdiri di Brebes. Karena, ini akan menjadi gerakan yang harus digiatkan," tegas Angkatno.

Ditargetkan, melalui Gerakan Kembali Bersekolah (GKs), sebanyak 1000 anak akan kembali ke sekolah dalam setahun.

Nantinya akan ada empat desa yang menjadi proyek percontohan program GKB.

Sementara, Bupati Brebes, Idza Priyanti, prihatin terhadap banyaknya anak yang tidak bersekolah di daerahnya.

Ia berjanji mendorong OPD untuk ikut menyukseskan program GKB.

"Saya pikir ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memikirkan nasib anak anak kita."

"Karena mereka adalah masa depan bangsa, yang akan membangun negara maupun daerahnya kedepan lebih maju," ujarnya. (tribunjateng/mam)