TRIBUNNEWS,COM, LAMONGAN - Kementerian Sosial RI menawarkan bantuan kepada para mantan kombatan dan napi teroris (napiter) yang tergabung dalam Yayasan Lingkar Perdamaian (YLP) Lamongan.

Tawaran bantuan itu berupa pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan pelatihan khusus.

Ia melemparkan tawaran itu di hadapan para anggota YLP dalam acara bertajuk "Silaturahmi Mensos RI dengan YLP Lamongan" yang digelar di Tanjung Kodok Beach and Resort, Minggu (20/8/2017).

Khusus untuk KIS, kata Khofifah, masih ada stok sekitar 400.000 dari total 96,8 juta kuota yang disediakan pemerintah.

"SK (Surat Keterangan)-nya oleh menteri sosial. Siapa-siapa yang terima, itu dikeluarkan Menteri Sosial. Artinya, kami punya kewenangan untuk siapa saja yang bisa dimasukkan ke situ," terangnya.

Sementara sisa kuota PKH untuk saat ini jumlahnya lebih sedikit, yakni sekitar 3,6 ribu keluarga.

Ia meminta kepada Ali Fauzi, pendiri YLP Lamongan, untuk segera mengajukan daftar nama-nama orang dianggap membutuhkan semua bantuan itu.

Selain beras sejahtera atau beras miskin, kata dia, anggota PKH juga akan mendapatkan subsidi elpiji mulai 2018.

"(Tawaran itu) tidak hanya berlaku bagi yang ada di sini. Tapi untuk semua jaringan Lingkar Perdamaian," tambahnya.

Program batuan pelatihan bagi para mantan kombatan dan Napiter bisa dimulai September mendatang.

Menurut Khofifah, program itu sudah ada dalam rencana kegiatan Kemensos.
Namun, formula yang pas sebagai sarana pengaplikasian baru ditemukan dalam acara itu.

Jenis pelatihan yang ditawarkan memiliki beberapa catatan. Misalnya, jenis pelatihan harus sama dalam satu kelompok.

"Kalau pertanian, kami sudah punya mitra di Sukabumi. (Kalau) handycraft di Jogja ada, di Bandung ada. Jadi satu kelompok harus satu minat," terangnya, usai acara.

Praktik dan tutorial itu nanti akan diberikan di lokasi yang sudah menjadi mitra Kemenkes.