TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Wacana Partai Golkar mengusung salah satu kadernya untuk mencadi calon wakil gubernur (cawagub) pendamping Ridwan Kamil di Pilkada Jawa Barat dinilai bisa menjadi langkah awal membuka kebuntuan politik.

Dengan mulai dimunculkannya tokoh Golkar yang potensial untuk diusung di Pilkada Jabar selain Dedi Mulyadi, maka partai berlambang pohon beringin itu punya alternatif membangun koalisi dengan partai apa dan memilih siapa pasangan calon yang akan diusungnya.

"Termasuk alternatif politik ketika memang secara realistis hanya bisa mengajukan calon wakil gubernur. Karena kalau mengunci satu calon dan hanya untuk posisi nomor satu, jelas itu akan menyulitkan partai ketika ternyata elektabilitasnya kurang mencukupi karena tentu akan sangat sulit mencari mitra koalisi," kata pengamat politik dari Universitas Parahyangan, Bandung, Asep Warlan Yusuf, Minggu (20/8/2017).

Sekarang dengan mulai dimunculkan sejumlah nama oleh Partai Golkar yang punya peluang untuk diusung, seperti anggota Komisi V DPR Danile Muttaqien yang merupakan tokoh moda Golkar dari unsur basis Pantura (putra bupati Indramayu), Walikota Bekasi Rahmat Effendi, dan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, maka langkah alternatifnya menjadi leluasa.

"Saya sering diskusi dengan aktivis partai di Jabar, mereka selalu mengatakan bahwa komunikasi masih terus dilakukan, belum mengerucut. Nah, apa yang dilakukan Golkar tentu juga bagian dari melihat dinamika mutakhir sebelum membuat keputusan final mengusung siapa," ungkapnya.

Baca: Golkar Masih Buka Pintu Calonkan Ridwan Kamil

Khusus di internal Golkar, Asep Warlan juga melihat bahwa perubahan masih sangan dimungkinkan.

Setidaknya ada tiga hal yang menjadi faktor yang nantinya akan dijadikan rujukan apakah Golkar tetap mengusung Dedi Mulyadi sebagai cagub, atau mengusung salah satu figur yang sekarang dimunculkan yakni Daniel Muttaqien, Rahmat Effendi, atau Neneng Hasanah untuk diusung sebagai cawagub.

Pertama faktor survei. Jika sampai waktu menjelang penutupan elektabilitas Dedi Mulyadi masih jauh dari yang diharapkan, maka Golkar pasti akan realistis dengan hanya mengajukan cawagub. Jika itu yang diambil, tentu yang paling memungkinkan adalah mengajukan cawagub pendamping Ridwan Kamil.

Faktor kedua adalah kerja partai politik. Artinya, faktor kerja parpol menjadi ikut menentukan karena kaitannya untuk membangun komunikasi dengan partai lain dalam menjalin kerjasama politik atau mitra koalisi.

Kemudian yang ketiga adalah faktor DPP. Kalkulasi untuk kepentingan politik di 2019 serta soal pembiayaan politik akan menjadi penentu bagi DPP dalam menentukan siapa yang akan diusung.

"Kalau Golkar misalnya, dari kalkulasi politik menganggap akan lebih menguntungkan dan besar peluang menangnya ketika mengusung cawagub, ya tentu itu yang akan diambil," terangnya.

Apalagi, lanjut dia, di era politik saat ini jabatan ketua DPD partai tidak otomatis menjadi calon terkuat untuk diusung dalam pilkada. Artinya, semua partai termasuk Partai Golkar diyakini tidak akan memaksakan untuk mengusung ketua DPD dalam pilkada jika kalkulasi politiknya tidak memungkinkan.

"Kalau dari sekarang sudah harga mati, misalkan Golkar sudah harga mati mencalonkan Dedi Mulyadi, tentu itu malah bisa merugikan partai. Sebab, bisa jadi nanti akan kesulitan mencari pasangan dan mitra koalisi. Jadi sudah tepat, ketika sekarang ini, nama-nama potensial mulai dimunculkan dan diberikan peluang untuk diusung, baik sebagai cagub maupun sebagai cawagub," ungkapnya.