TRIBUNNEWS.COM - Pilkada Sumatera Selatan telah memasuki masa seleksi bakal calon oleh partai politik.

Beberapa partai politik memberi kesempatan kepada para bakal calon untuk melakukan sosialisasi dan kampanye untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitasnya.

Salah satu partai yang memberi kesempatan itu adalah Partai Demokrat.

Berpijak pada jadual pilkada serentak 2018 ada kemungkinan partai politik akan memastikan mengusung pasangan calon pada sekitar bulan Desember 2017 atau Januari 2018.

Masih terbukanya waktu untuk sosialisasi dan kampanye bagi para bakal calon gubernur seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik untuk membentuk jaringan pemenangan atau membentuk tim kampanye.

Bakal calon yang diam saja atau hanya bergerak memenuhi undangan perkawinan jangan berharap bisa jadi gubernur.

Demikian juga bakal calon yang punya masalah di masa lalu, harus bergerak secara maksimal dan mengklarifikasi kasusnya agar dapat dimaafkan dan diterima oleh pemilih

Demikianlah poin-poin yang muncul saat diskusi bedah kekuatan dan kelemahan bakal calon gubernur Sumatera Selatan yang digelar di Palembang, Kamis (24/8/2017) sore.

Pengamat politik dari The Voice Center, Muhammad Zainuddin yang menjadi nara sumber dalam acara itu menjelaskan, penyelenggaraan pilkada serentak yang diketahui jauh hari seharusnya menjadi momentum bagi para politisi dan bakal politisi untuk mempersiapkan diri.

Bahkan bagi para mantan politisi atau para pensiunan pejabat dan Aparat Sipil Negara, kesempatan itu bisa dimanfaatkan.

"Kalau mau jadi gubernur ya harus persiapan. Tidak ada itu jabatan dikirim dari langit, harus berjuang. Sosialisasi diri, kampanye jauh hari, menanam kebaikan dan kesan baik di masyarakat serta menyiapkan segala sesuatunya dengan baik," ujarnya.

Zainuddin menambahkan tidak bisa orang jadi terkenal secara instan, secara dadakan. Apalagi dalam hal politik.

Karena itu pilkada adalah kesempatan bagi yang mau jadi gubernur untuk tampil. Bisa saja di pilkada kini jadi debutan tapi pilkada depan bakal jadi pemenang.

Pilkada juga merupakan sarana bagi tokoh yang bertobat untuk membuktikan tobatnya diterima.

"Ya ada saja kan tokoh yang punya kasus, ya mungkin dia bisa ikut pilkada. Kalau terpilih berarti rakyat memaafkannya," ujarnya.

Saat ditanya peserta terkait adanya bakal calon yang pernah dipenjara karena kasus korupsi, Zainuddin menjawab diplomatis.

"Pasti jadi beban berat, berat sekali. Kasusnya itu akan jadi sasaran bidik, sasaran tembak. Saya kira calon yang punya beban begitu harus bergerak dengan cara yang berbeda. Kalau gerakannya sama dengan yang lain, ya akan terlibas, akan kalah," katanya.