Laporan Wartawan Tribun Medan/Jefri Susetio

TRIBUNNEWS.COM, MEDAN- Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon melakukan silahturami dengan para tokoh masyarakat di Sumatera Utara.

Ia berencana keliling kabupaten/kota.

“Partai punya pertimbangan, sehingga enggak boleh terlalu maju, jadi kami tunggu saja. Saya datang ke Sumut dalam beberapa hari ke depan untuk silahturami ke daerah, seperti Tapanuli, Palas, Paluta dan perbatasan Asahan-Batubara,” ujarnya saat ketemu tokoh masyarakat dan pemuda di Medan Club, Jalan Kartini, Medan, Rabu (30/8/2017).

Ia mengklaim, bila melihat peta politik optimis, PDIP bisa menang di Pilkada Sumut 2018 sehingga, cukup memungkinkan kembali diusung pasangan “pelangi” (berbeda suku dan agama).

Selain itu, katanya, kedatangannya ke Sumut sekadar menghadiri undangan teman-teman, alias belum ada kaitannya dengan urusan pilkada.

Baca: Effendi Simbolon : Salut, Langkah Pak Sutiyoso Untuk Amnesti Perlu Diapresiasi

Meskipun demikian, beberapa tahun terakhir beberapa tokoh masyarakat Sumut telah menemuinya.

Dalam pertemuan di Jakarta, lanjutnya, tidak sedikit sekelompok masyarakat memintanya kembali maju di Pilkada Sumut.

Karena itu, ia sekadar menyatakan menunggu keputusan partai karena cuma kader PDIP.

“Kalau pun penugasan tentu ada hal-hal prakondisi dulu, jangan terburu-buru akhirnya maju hanya untuk kalah. Kalau mau maju dengan kemampuan dan kesiapan dan melihat aspirasi rakyat. Apakah, aspirasinya menghendaki figur kita. Bila tidak buat apa memaksakan diri, untuk maju sebagai calon gubernur,” katanya.

Dia menjelaskan, pada survei awal elektabilitasnya masih tinggi di Sumut sehingga banyak ciutan dari warga. Baginya, partai lebih paham untuk memilih sosok kader yang diusung menjadi calon gubernur.

Baca: KPK Gelar Sidang Dewan Pertimbangan Pegawai Sikapi Kehadiran Direktur Penyidikan Aris Budiman di DPR

 Menurutnya, keadaan Sumut cukup memperhatinkan, terkhusus dalam pengelolaan pemerintah banyak masalah.

Oleh sebab itu, sosok yang dimajukan partai sebagai calon gubernur maupun wakil gubernur harus mampu selesaikan masalah dengan bagus.

 “incumbent tidak boleh gunakan fasilitas apapun apakah model bansos dan bantuan daerah bawahan. Jadi harus ada komitmen yang diawasi agar para calon memang kompetensi secara sehat. Pada Pilkada yang lalu, pertahanan melakukan cara-cara yang terbukti masuk ke ranah hukum,” katanya. (tio/tribun-medan.com)