"Sumbangsih industri pengolahan (Jawa Barat) adalah 43 persen, kekuatannya ada di Utara Jawa Barat dari Bekasi ke Karawang. Ini infrastruktur kunci yang perlu dikembangkan. Akan membawa pertumbuhan ekonomi lebih tinggi," tambahnya.

Pembangunan Pelabuhan Patimban akan dilakukan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang dengan nilai saham Indonesia 59% (dalam bentuk konsorsium) dan Jepang 41%. Patimban akan dikembangkan menjadi pelabuhan khusus untuk otomotif atau automotive port.

Menurut Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto, Pelabuhan Patimban akan menyelesaikan logistik saat ini.

Patimban akan mengurangi biaya pengiriman saat ini dari $4,9 AS per km, pada umumnya hanya $1 AS per km. Dengan adanya Pelabuhan Patimban permasalahan tersebut diyakini bisa selesai dan pertumbuhan Indonesia akan lebih kompetitif.

"Kami ingin menegaskan Jawa Barat ini adalah provinsi industri. Jadi kalau 43 persen itu industri, itu kita bandingkan Jerman itu 35 persen industri plus service 15 persen. Jawa Barat 43+16 jadi 58 persen. Lebih hebat dari Jerman bidang industrinya sebenarnya,” tutur Airlangga dalam konferensi pers usai Rakor.

“Pertumbuhan industri akan terus tumbuh karena momentumnya di Jawa Barat tercapai dibutuhkan infrastruktur yang tadi banyak dibahas. Kita harus mengingat bahwa 2025 nanti otomotif Jawa Barat itu produksinya dua juta kendaraan dari sekarang 1,4 juta. Jadi, akan terjadi peningkatan yang besar," lanjutnya.

Wilayah Selatan Jawa Barat juga menjadi pembahasan untuk dikembangkan. Industri kecil dan menengah di wilayah ini mempunyai peluang untuk mengurangi disparitas pendapatan masyarakat di Jabar Utara dan Selatan.

Rakor yang berlangsung selama hampir empat jam tersebut membahas secara komprehensif berbagai potensi ekonomi serta infrastruktur pendukungnya. Rakor tersebut mengangkat tema: “Mendorong Berkembangnya Sektor Ekonomi Potensial yang Berdaya Saing Tinggi Melalui Peningkatan dan Pemerataan Kapasitas Infrastruktur.”

Ada dua kebijakan penting untuk mendukung upaya tersebut. Pertama, pemenuhan berbagai faktor pendukung bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja khususnya percepatan pembangunan infrastruktur baik fisik maupun lunak.

Kedua, pengembangan sektor-sektor potensial yang berdaya saing tinggi dengan memanfaatkan pemanfaatan teknologi, informasi digital, dan e-commerce.

 
Rapat Koordinasi ini menyepakati lima hal penting yang akan diwujudkan untk kebijakan yang konsisten dan bersinergi:

1. Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat yang akan mendukung tumbuhnya sektor-sektor ekonomi potensial.

2. Mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial daerah sebagai sumber pertumbuhan baru yang disesuaikan dengan karakteristik daerah. Khusus untuk Jawa Barat bagian utara perlu dikhususkan pada sektor industri yang berdaya saing tinggi, padat karya, dan berorientasi eksport. Antara lain industri otomotif, alat transportasi, industri makanan minuman, industri elektronika, telematika, industri tekstil, dan produk tekstil. Sementara di Jawa Barat bagian selatan optimalisasi pada pengolahan hasil pertanian, pengembangan sektor patriwisata, termasuk sektor maritim.

3. Untuk mendorong pengembangan ekonomi berdaya saing tinggi, selain pengembangan infrastruktur fisik juga dilakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui vokasi, yakni penyelenggaraan dan pembangunan politeknik dan akademi di kawasan industri.