Tribun

Pendamping PKH Nakal di Garut Akan Diproses Secara Hukum

Melaporkan dugaan praktik pemotongan bantuan hingga jual beli Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai syarat pencairan program PKH

Editor: Hendra Gunawan
Pendamping PKH Nakal di Garut Akan Diproses Secara Hukum
TRIBUN/HO
Branch Manager BNI Kantor Cabang Dukuh Bawah yang merupakan salah satu Kantor Cabang di BNI Wilayah Jakarta Senayan Ariyanto Soewondo Geni bersama Lia Yulianti pemilik e-Waroeng KUBE PKH (Toko Lia) meninjau lokasi penyaluran untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahap III di wilayah Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (16/8/2017). Di wilayah Kecamatan Setiabudi ini BNI menyalurkan BPNT tahap III melalui Agen 46 Toko Malino dan e-Warong KUBE PKH (Toko Lia). Bantuan Pangan Non Tunai yang di bagikan berupa 20 kg beras dan 4 Kg gula pasir, untuk 400 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) atau pemegang Kartu Keluaraga Sejahtera (KKS), sementara total yang disalurkan BNI untuk wilayah Kecamatan Setiabudi sebanyak 1624 KPM, sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017. TRIBUNNEWS/HO 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kementerian Sosial meminta kasus pemotongan dana bansos Program Keluarga Harapan (PKH) oleh oknum pendamping di Kabupaten Garut diproses secara hukum.

"Kalau memang yang bersangkutan terbukti memotong uang bansos milik keluarga miskin maka tidak ada alasan untuk tidak membawa kasus ini ke ranah hukum," Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kementerian Sosial, Harry Hikmat dalam keterangan persnya, Rabu (4/10/2017).

Sebelumnya, diketahui sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM) di Desa Lengkong Jaya, Kecamatan Karang Pawitan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, melaporkan dugaan praktik pemotongan bantuan hingga jual beli Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai syarat pencairan program PKH.

Pemotongan tersebut dilakukan oknum pendamping. Modusnya saat pencairan bantuan, oknum pendamping PKH nakal tersebut mengumpulkan ATM milik KPM, kemudian dicairkan sendiri dan dipotong saat diberikan.

"Dinas Sosial Jawa Barat sudah menelusuri kasus oknum pendamping nakal ini dan yang bersangkutan sudah diberhentikan sejak Agustus lalu," ujar Harry Hikmat.

Harry berharap kasus ini dapat dijadikan pelajaran bagi semua pihak. Utamanya pendamping PKH yang menjadi ujung tombak penyaluran bantuan sosial tersebut. Kementerian Sosial, kata dia, tidak akan segan menindak tegas pendamping PKH yang berbuat curang kepada masyarakat.

"Bagi masyarakat jangan takut untuk melaporkan jika memang ada pendamping yang melakukan praktik seperti itu," imbuhnya.

Sementara itu, Harry menerangkan, berkaca atas kejadian tersebut Kementerian Sosial akan menyiapkan Pekerja Sosial (Peksos) Supervisor PKH di setiap kota dan kabupaten. Supervisor ini, lanjut Khofifah bertugas melakukan monitoring efektifitas program PKH dalam penanggulangan kemiskinan, format pemberdayaan, pendampingan kasus sekaligus memantau efektifitas kinerja Pendamping PKH.

"Kinerja pendamping termonitor setiap waktu. Jika ditemukan indikasi penyimpangan kinerja pendamping PKH seperti pemotongan bansos, rangkap pekerjaan, dan lain sebagainya maka supervisor ini dapat segera mengambil tindakan tegas kepada oknum nakal tersebut," tuturnya.

Harry menjelaskan setiap Peksos Supervisor akan mengkoordinasikan maksimal 60 Pendamping PKH. Dengan adanya Peksos Supervisor diharapkan menjadikan Pendamping PKH lebih produktif dan bekerja sesuai tugas dan fungsinya. Pada saat yang sama diharapkan akan meningkatkan produktifitas dan efektifitas program PKH bagi kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas