TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi memenuhi panggilan Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Jawa Barat untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam proses penyelidikan SK dukungan Partai Golkar untuk Ridwan Kamil yang diduga bodong, Kamis (19/10/2017).

Dedi datang ke Markas Polda Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, sekitar pukul 9.30 WIB dan selesai diperiksa sekitar pukul 11.30 WIB. Dia mengaku diberi sekitar 7 pertanyaan terkait beredarnya foto SK dukungan bodong tersebut.

"Menanyakan yang pertama dapat surat itu dari mana, jam berapa, di mana. Saya jawab foto SK itu saya dapat tanggal 21 September 2017 di Desa Cihambuluh, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, pada saat perayaan tahun baru Islam 1439 H pukul 20.59 WIB," ujar Dedi saat ditemui seusai pemeriksaan, Kamis siang.

Dedi menjelaskan, foto SK dukungan bodong tersebut didapat dari Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Barat Ade Barkah melalui pesan WhatsApp.

"Yang pertama tidak ada cap, tidak ada nomor surat, tidak ada tanggal, berarti bukan surat resmi. Sudah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Idrus Marham) bahwa surat itu bodong," tuturnya.

Lebih lanjut Dedi merunut asal muasal surat tersebut. Ade Barkah, sambung dia, mendapatkan surat tersebut dari ketua DPD Partai Golkar Garut.

"Ketua DPD Golkar Garut dapat dari grup (WhatsApp) yang bukan dari Partai Golkar, dari grup partai lain. Makanya kita ingin tahu siapa yang memposting surat ini, tujuannya untuk apa," ujarnya.

Dedi berharap pihak kepolisian segera mengungkap asal muasal foto SK dukungan bodong tersebut. Dia pun enggan menduga-duga siapa dalang di balik terbitnya SK tersebut.

"Ini hanya urusan surat ini dapat dari mana. Berarti kan ada yang memposting surat ini. Kita ingin tahu dari internal Golkar atau eksternal," tandasnya.

Berita Ini Sudah Dipublikasikan di Kompas.com, dengan judul: Dedi Mulyadi Diperiksa Polisi terkait Kasus Surat Dukungan Bodong Golkar untuk Ridwan Kamil