Laporan  Wartawan Tribun Jambi Dedy Nurdin
 

TRIBUNNEWS.COM, JAMBI -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap anggota DPRD Provinsi Jambi, Pejabat Pemprov dan seorang rekanan.

Operasi tangkap tangan ini merupakan yang pertama kalinya di Provinsi Jambi.

Tak hanya di Jambi operasi tersebut juga dilakukan di Jakarta, 3 orang berhasil diamankan.

Total 10 orang berhasil diamankan kembaga anti rasuah ini, Selasa (28/11).

Sebelum operasi tangkap tangan digelar, ternyata Wakil Ketua KPK La Ode Muhammad Syarif menyambangi Jambi.

Laode waktu itu bertemu dengan gubenlrnur, bupati, anggota DPRD Provinsi dan kabupaten kota se Privinsi Jambi dan Forkompinda Jambi untuk melakukan penandatanganan Pakta Integritas pencegahan korupsi.

Baca: BREAKING NEWS: Kepala Perwakilan Jambi Diciduk KPK di Plasa Senayan

Acara itu berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa (22/11).

Percaya atau tidak ternyata pada kunjungannya itu Laode telah memberi isyarat bakal melakukan penindakan di Jambi.

Dalam sambutannya, Laode menyebut bahwa ia baru kali pertama ke Provinsi Jambi.

"Ini baru kali pertama kali saya ke Jambi, mudah-mudahkan sering ke sini nanti" ungkapnya.

Laode mengatakan kedatangannya waktu itu tidak membawa rompi oranya namun ternyata seminggu kemudian anggotanya yang membawa 'rompi oranye' ke Jambi.

Laode waktu itu mengatakan selama ini Jambi jarang tereskpose secara prioritas.

Namun dia berharap jangan sampai mendadak terkenal karena perkara korupsi seperti beberapa daerah lain di Indonesia.

Baca: Laode Sebut Ancaman Pansus Bekukan Anggaran KPK dan Polri Tidak Relevan

Laode ternyata juga sudah mengingatkan agar anggota DPRD tidak main-main dengan anggaran.

Pasalnya DPRD rawan tindakan korupsi terutama untuk terkait pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggota DPRD juga diminta agar mengerti fungsi pengawasan dari DPRD itu sendiri, karena ada beberapa pembelajaran yang harus dilakukan agar nanti pembangunan ke depannya terlaksana dengan baik,

"Sudah diperingatkan anggota DPRD itu sama Wakil Ketua KPK waktu ke Jambi, mereka hanya manggut-manggut saja ternyata malah ada yang ketangkap," ujar satu diantara wartawan yang mengikuti acara tersebut.

Sebelumnya Gubernur Jambi, Zumi Zola telah menandatangani Memory of Understanding (MoU) komitmen dan rencana aksi dalam rangka pencegahan serta penindakan korupsi bersama KPK yang diwakili oleh Wakil Ketua KPK, La Ode Muhammad Syarif.

Zumi Zola dalam kegiatan koordinasi dan Supervisi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang berlangsung di Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Selasa (21/11/2017).

Pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jambi Selasa (28/11), KPK menyita uang sebesar Rp 1 miliar.

Uang ini diduga sebagai suap yang diberikan kepada penyelenggara negara.

"Sejauh ini informasi yang kami dapat, uang yang diamankan lebih dari Rp 1 miliar," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Selasa.

Menurut Febri, diduga ada praktik suap terkait pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Jambi tahun 2018.