Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

BKD Bulungan Diminta Mengkaji Ulang Rencana Pengadaan PNS Tahun Depan

Komposisi keuangan Belanja Tidak Langsung (BTL) di APBD Bulungan Tahun Anggaran 2018 lebih besar dibanding komposisi keuangan Belanja Langsung.

Editor: Dewi Agustina
zoom-in BKD Bulungan Diminta Mengkaji Ulang Rencana Pengadaan PNS Tahun Depan
Tribun Kaltim
Suasana rapat paripurna penetapan APBD Bulungan Tahun Anggaran 2018 di ruang sidang Datu Adil Gedung DPRD Bulungan, Kamis (30/11/2017). 

TRIBUNNEWS.COM, TANJUNG SELOR - Komposisi keuangan Belanja Tidak Langsung (BTL) di APBD Bulungan Tahun Anggaran 2018 lebih besar dibanding komposisi keuangan Belanja Langsung (BL).

BTL dialokasi sebesar Rp 632.844.759.809,89. Sedangkan BL dialokasi Rp 539.365.546.023,22. Total belanja Rp 1.172.210.305.833,11.

Ketua DPRD Bulungan Syarwani mengakui setiap tahun kebutuhan belanja pegawai kecenderungannya selalu meningkat.

Di lingkup belanja DPRD sendiri dikatakannya turut meningkat sejak diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

"PP 18 Tahun 2017 itu membawa konsekuensi kenaikan BTL juga," kata Syarwani, Kamis (30/11/2017).

Baca: Mugiyanto Sempat Mengimami Salat di Masjid Sebelum Tubuhnya Hanyut Terbawa Arus Banjir

Ia mengatakan, ada beberapa usulan kegiatan BTL SKPD yang tidak bisa diakomodir DPRD karena terbatasnya anggaran.

Berita Rekomendasi

Namun ditegaskannya, hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat sudah dijamin mendapat porsi anggaran yang maksimal.

"Bidang kesehatan, pendidikan, pelayanan publik, dan lain-lain itu kita pastikan berjalan dengan baik, tidak ada halangan. Tetapi memang ada yang beberapa kegiatan yang dibutuhkan SKPD itu tidak bisa kita terima karena kemampuan APBD belum bisa mengakomodirnya," ujarnya.

DPRD kata Syarwani juga memberi peringatan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bulungan untuk mengkaji ulang rencana pengadaan pegawai tahun depan, walau kemungkinan disetujui Kemenpan RB.

Baca: Warga Diminta Tetap Waspadai Puncak Musim Hujan Meski Siklus Cempaka Hampir Berakhir

Politisi Partai Golkar ini berpendapat, perlu ada kajian detil perihal kebutuhan dan kondisi kepegawaian di lingkungan Pemkab Bulungan.

Jangan sampai penambahan pegawai makin membebani keuangan daerah.

"Harus ada data konkret dan valid kebutuhan pegawai. Jika merekrut pegawai, tentu BTL akan naik setelah itu. Kalau gajinya sih aman, karena disokong Dana Alokasi Umum (DAU). Tetapi kalau ada kegiatan dari segi kebijakan daerah kan itu jadi beban APBD," kata dia. (wil)

Sumber: Tribun Kaltim
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas